Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan pemerintah agar jangan ada agenda terselubung di balik pembangunan sawah baru untuk mengatasi ancaman krisis pangan di tengah pandemi Covid-19.
Agenda terselubung yang dimaksud KPA adalah motif menyelamatkan perusahaan kontraktor yang lesu maupun dikerjakan oleh institusi TNI umtuk memperoleh proyek pembuatan cetak sawah.
"Jika terjadi, ini ironi di tengah krisis berlapis masyarakat kelas bawah," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Rabu (6/5/2020).
Ia menyarankan agar pemerintah melibatkan, memberdayakan petani dan buruh tani dalam pembangunan sawah baru untuk mengatasi kelangkaan pangan.
Dengan melibatkan rakyat dalam pencetakan sawah dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan berkeadilan. Apalagi kekinian banyak masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan seperti buruh yang di PHK maupun pekerja harian yang semakin terjepit.
"Jika dilibatkan secara penuh, petani, peladang tradisional, nelayan, peternak sesungguhnya mampu dan sanggup bergotong-royong mendukung negara mencapai kedaulatan pangan," ujarnya.
Dewi menambahkan, patut kembali dicatat tentang janji redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria struktural berkepanjangan. Itulah pentingnya program solusi atas defisit pangan tidak parsial dan terpisah dari agenda reforma agraria atau redistribusi lahan bagi rakyat.
Sebelumnya melalui rapat terbatas terkait stok kebutuhan pangan pokok pada 28 April lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa stok sejumlah komoditas pangan domestik ternyata mengalami defisit di berbagai daerah. Bahan pokok yang mengalami defisit di banyak provinsi adalah stok beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, telur ayam, dan gula pasir.
Baca Juga: Hadapi Krisis, Pemerintah Diminta Jadikan Tanah Konglomerat Jadi Pertanian
