Suara.com - Arab Saudi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar tiga kali lipat untuk membantu keuangan negaranya karena minyak bumi, sumber pendatapan utama kerajaan, merosot turun akibat wabah Covid-19 yang dipicu virus corona baru.
Tidak berhenti di situ, Riyadh juga memutuskan untuk memangkas tunjangan biaya hidup untuk para pegawai negerinya, demikian diwartakan oleh BBC dan Bloomberg, Senin (11/6/2020).
Perekonomian Arab Saudi memang terpukul cukup parah akibat Covid-19. Berhentinya sebagian besar perekonomian dunia menyebabkan turunnya permintaan akan minyak.
Belum lagi di awal pandemi, Saudi dan Rusia berseteru soal jumlah produksi minyak yang kemudian menyebabkan pasokan minyak dunia tak terkendali dan harga semakin jatuh.
Kantor berita Arab Saudi mengatakan bahwa PPN akan naik dari 5 persen menjadi 15 persen mulai 1 Juli mendatang. Rakyat Saudi sendiri baru mengenal PPN sekitar 2 tahun lalu, ketika pemerintah mulai berupaya melepaskan ketergantungan pada minyak.
Sementara itu tunjungan 1000 riyal per bulan untuk pegawai negeri akan dihentikan mulai 1 Juni. Tunjangan ini pertama kali diberlakukan pada 2018 lalu, untuk mengurangi beban masyarakat akibat penerapan PPN serta naiknya BBM.
"Langkah-langkah ini memang berat, tetapi perlu diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi serta finansial untuk jangka menengah hingga panjang," kata Menteri Keuangan Saudi, Mohammed al-Jadaan.
Keputusan itu diumumkan setelah Saudi melaporkan bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan, yang menyebabkan defisit anggaran mencapai 9 miliar dolar AS di triwulan pertama 2020.
Di tiga bulan pertama 2020, pendapatan Saudi dari minyak turun hingga seperempatnya hingga hanya tersisa 34 miliar dolar AS. Pendapatan negara di Januari - Maret pun turun 22 persen. Cadangan devisa Saudi juga merosot pada Maret - yang tercepat dalam dua dekade terakhir dan yang paling rendah sejak 2011 lalu.
TERPOPULER
