Suara.com - Dua terdakwa penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette hanya dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keduanya dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1).
Direktur LBH Jakarta sekaligus Tim Advokasi Novel Baswedan, Arif Maulana merasa heran atas dakwaan yang diberikan pada Ronny dan Rahmat Kadir. Dalam dakwannya, JPU seolah-olah menempatkan kasus penyiraman air keras ini sebagai tindak penganiayaan biasa.
"Tim advokasi ini mempertanyakan kenapa dakwaannya itu hanya menempatkan kasus Mas Novel sebagai tindak pidana penganiayaan biasa. Jaksa dalam dakwaannya itu menempatkan Pasal 351, 353 ayat 2 dan 351 ayat 2. Ini adalah penganiayaan biasa," kata Arif dalam diskusi bertajuk 'Novel, Keadilan Sebelah Mata' yang disiarkan oleh akun Youtube LBH Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Kenyataan tersebut berbanding terbalik dari rekomendasi Komnas HAM dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Korps Bhayangkara. Dalam kasus ini, kedua lembaga itu menyebut kalau kasus ini merupakan kejahatan yang sistematis dan terencana.
"Padahal kalau kemudian memperhatikan rekomendasi dari Komnas HAM, TGPF bentukan Polri sendiri, di situ temuannya kasus ini adalah kasus yang sistematis dan terencana," jelas Arif.
Sistematis dan terencana yang dimaksud Arif adalah adanya aktor intelektual sampai pelaku yang beraksi di lapangan. Selain itu, penyerangan terhadap Novel juga bersengkarut dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.
"Ada aktor intelektualnya dan ada aktor pengintai, ada perantara-perantara atau pelaku lapangan. Dan ini berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK," kata Arif.
Terkait tuntutan yang membikin publik kecewa, Arif menyebut pihaknya telah meragukan sejak awal proses peyidikan terhadap kasus ini. Hal itu terbukti dari tuntutan satu tahun yang diberikan pada Ronny dan Rahmat Kadir.
"Menurut saya pantas saja kemudian tuntutan hari mengecewakan karena memang sejak awal kita meragukan tendensi dari penyidikan yang dikakukan oleh kepolisian maupun penuntutan yang dilakukan oleh jaksa," jelasnya.
Bagi Arif, proses penyidikan yang tidak independen tidak akan menghasilkam dokumen hukum, fakta hukum, hingga alat bukti yang komperhensif. Arif menilai, dakwaan terhadap Ronny dan Rahmat Kadir adalah satu bentuk skenario yang sudah dirancang agar pengusutan kasus ini tidak sepenuhnya tuntas --sonder aktor intelektual yang tertangkap.
"Dakwaan ini kami duga sebagai skenario. Memang sudah di setting sejak awal pengusutan kasus ini tidak akan sampai aktor intelektual, hanya sampai pelaku lapangan. Ini arahnya menuntu para terdakwa dengan tuntutan rendah dan pada akhrinya mereka di hukum rendah. Itu skenario kami baca pada saat itu," ucap Arif.
TERPOPULER
