Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ada dua hal yang menjadi masalah di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni soal dapur dan operator.
Fahri juga menyebut kalau dapur dan operator pemerintahan saat ini tidak mantap.
Dia menjelaskan kalau dapur itu berdaya kuat maka masakan yang disajikan itu akan terasa nikmat. Sama seperti 'dapur' dalam pemerintahan, apabila para menteri dan setingkatnya bekerja dengan baik maka kinerjanya pun akan nikmat dirasakan masyarakat.
Namun yang terjadi menurutnya justru berbeda. Bahkan ketika ada pandemi virus Corona (Covid-19), pihak yang dianggapnya paling bertanggung jawab tidak muncul di hadapan publik.
"Kalau kita lihat menteri-menteri yang di atas kertas memang agak menyedihkan. Bahkan ketika diserang oleh Covid-19 kalau mereka itu jenderal yang lari tunggang langgang, yang tidak tampak di medan pertarungan," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (25/6/2020).
Fahri kemudian mencoba memaparkan isi dapur pemerintahan. Ada dapur yang posisinya paling dekat dengan presiden dan diisi oleh setingkat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) dan Kantor Sekretariat Presiden (KSP).
Fahri menyebutnya dapur lini satu yang diisi oleh unsur TNI, Polri hingga Badan Intelijen.
Dapur lini satu itu akan menghasilkan masakan yang harum apabila bekerja dengan baik. Apalagi koki utamanya ialah Jokowi yang sudah berpengalaman dalam satu periode kepemimpinan sebelumnya.
"Ini yang saya tidak menemukan. Dapur itu yang menyebabkan seorang presiden akurat. Syaratnya racikan kadar garam atau gula enggak boleh salah itu, pekerjaan dasar," ujarnya.
Baca Juga: Kritik Kabinet Jokowi, Fahri Hamzah: Menkopolhukam Pendiam, Menkesnya Kabur
Kemudian untuk masalah kedua yakni soal operator. Para menteri yang dianggap sebagai operator itu dinilai mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut justru tidak bisa menjalankan tugas-tugas selanjutnya yang sudah diramu dari dapur.
Satu jabatan, yakni menteri koordinator disebutkan Fahri seharusnya bisa men-delivery dari tugas-tugas pemerintah tersebut.
Fahri mencontohkan dengan menteri koordinator yang mengurusi persoalan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, posisi itu harus bertanggung jawab dengan segala sektor ketika pandemi Covid-19 terjadi.
"Tapi kita tidak terlalu lihat ada inisiatif yang kuat dari menko kesra untuk mengkoordinir ya seperti misalnya saya katakan menteri kesehatan yang dilakukan. Yang akhirnya kelabakan enggak ngerti harus menggunakan kaum saintis," tuturnya.
