Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai klarifikasi atas isu sertifikasi penceramah yang disampaikan oleh Kementerian Agama tak lantas menyudahi kontroversi yang muncul, sebaliknya justru berpotensi memanaskan.
"Ini klarifikasi yang akan nambah kontroversi. Apalagi katanya “tak ada konsekwensi apapun.” Maka untuk apa ngotot membuat program yang resahkan umat, ditolak banyak pihak seperti sekretaris umum MUI? Apalagi program dan anggarannya belum pernah di ACC oleh DPR. Dibatalkan lebih baik!" kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu melalui akun Twitter @hnurwahid yang dikutip Suara.com, Senin (7/9/2020).
Dalam keterangan tertulis, Kementerian Agama menyatakan segera menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain: Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia.
"Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apapun," kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam Rapat Evaluasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam.
Kamaruddin menjelaskan program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Tahun ini, target peserta program ini adalah 8.200 penceramah, terdiri 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat.
Kementerian Agama melibatkan Lemhanas untuk memberikan penguatan pada aspek ketahanan ideologi. Sementara keterlibatan BNPT untuk berbagi informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia.
"Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara. Sementara MUI dan ormas keagakaab adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang Agama," kata Kamaruddin. Program ini akan digelar untuk semua agama.
Ditentang
Program penceramah bersertifikat mengundang reaksi keras dari sejumlah tokoh. Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas akan mundur kalau MUI ikut terlibat dalam penyelenggaraan program itu. Menurut dia program tersebut ujung-ujungnya akan mendiskreditkan umat Islam. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain juga ikut menolaknya.
Baca Juga: Denny ke Sekjen MUI yang Siap Mundur: Gak Penting Juga Anda Disana, Sungguh
Tokoh Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menyatakan sejak akhir tahun lalu, sudah menyampaikan penolakan.
Novel Bamukmin kepada Suara.com, Jumat (14/8/2020), kembali menegaskan program tersebut buat dai hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam, seperti yang berlangsung akhir 2019.
Novel Bamukmin mengutarakan sejumlah kekhawatiran jika program sertifikasi diberlakukan. Dia menyebutnya sangat berbahaya, akan mengotak-kotakan para mubaligh.
“Bahkan bisa saling berhadap hadapan dan ini sangat mengadu domba anak bangsa dan kalau sudah teradu domba jelas ini adalah upaya adu domba neo PKI,” kata Novel.
Barangkali Novel sudah sampai pada taraf sangat jengkel terhadap pimpinan Kementerian Agama. Dia menilai kementerian ini perlu dirombak.
Dia curiga pimpinan kementerian itu yang disebutnya telah gagal paham, selama ini dibisiki oleh golongan orang yang berpaham sekularisme, liberalisme, pluralism, dan sosialisme (sepilis).
