Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menko Luhut untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia sebagai keputusan yang salah.
Pandu mengatakan seharusnya Jokowi menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai orang yang kompeten di bidang kesehatan untuk memimpin penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Ya itu kan penugasan Luhut, seharusnya yang ditugaskan kementerian yang bertanggung jawab sesuai tupoksinya (Kemenkes). Memangnya Pak Luhut ngerti? ya ngerti, ngerti merintah, tapi kan dia kan tentara," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Menurutnya kebijakan yang ditempuh saat ini menggunakan pendekatan militerisme untuk mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.
"Jadi sekarang ini manajemennya, kalau kita lihat rencananya operasi, bahasa operasi yustisi, operasi ini itu, ini bahasa militer, ini tidak bisa seperti itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Pandu menilai pandemi ini akan terus berlarut-larut terjadi di Indonesia jika penanganan yang dilakukan pemerintah tetap seperti ini.
"Selama pemerintahan Pak Jokowi ini beliau akan menghadapi pandemi dan dampaknya, kalau pandeminya bisa diselesaikan sampai 2022, dampaknya akan sampai panjang sekali, sampai presiden yang akan datang juga masih menghadapi dampak dari pandemi ini, makanya jangan jadi presiden dulu, berat bebannya," pungkas Pandu.
Menkes ke Mana?
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai yang seharusnya muncul di garda terdepan itu ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Dicky menilai pengalaman penanganan pandemi Covid-19 dalam enam bulan ke belakang itu semestinya sudah cukup untuk menjadi pembelajaran. Bahwa pengendalian pandemi itu harus dipimpin oleh sektor kesehatan.
"Menteri Kesehatan yang harus menjadi... dengan seluruh jajarannya yang menjadi orang yang berada di pihak terdepan dalam mengendalikan pandemi ini," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (17/9/2020).
Prinsipnya, Presiden Jokowi itu menjadi pemimpin pasukan karena menjadi kepala negara yang memantau langsung penanganan pandemi. Akan tetapi menurut Dicky, seharusnya Terawan lah yang menjadi komandan hariannya.
Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi hanya trial error.
"Saya juga tidak melihat ini bermanfaat untuk Indonesia karena berarti kita tidak memperkuat sistem kesehatan yang kita miliki," tuturnya.
Dicky juga menyayangkan cara tersebut karena pandemi Covid-19 ini bukanlah cobaan yang hanya sekali terjadi. Maka menurutnya butuh banyak kesiapan salah satunya pengalaman dalam pengendalian pandemi.
TERPOPULER
