Infografis
Suara.com - Tragedi kelam sejarah 1965 hingga hari ini masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kata usai.
Sebagian pihak yakin betul bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah biang kerok dari terbunuhnya 7 jenderal angkatan darat yang ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Alhasil, sejak Maret 1966 PKI menjadi partai yang haram bercokol di bumi pertiwi.
Petinggi-petinggi PKI sampai ke simpatisannya yang bergerak di akar rumput banyak yang dibunuh dalam genosida terbesar dalam sejarah Indonesia.
Untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah pihak yang biadab, pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah membuat film propaganda berjudul "Pengkhianatan G30S/PKI."
Film berdurasi 4 jam lebih tersebut disutradarai oleh Arifin C Noer dan masih dipegang kuat sebagai penggambaran fakta sejarah khususnya oleh TNI AD.
Hari ini, catatan hitam bangsa Indonesia yang menuding PKI sebagai pihak yang bersalah atas terbunuhnya 7 jenderal kembali berhembus.
Salah satu sebabnya Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terus menerus melempar pernyataan bahwa PKI bangkit lagi.
Tentu sudah sesuatu yang wajar bahwa sejarah 65 dari sudut pandang TNI menyatakan PKI sebagai biang keladi dari kepahitan itu.
Baca Juga: Lokasi Kuburan Massal Korban 65 Terbanyak di Jateng
Namun dari sudut pandang yang berbeda, terkuak pengakuan dari salah satu petinggi PKI, Sudisman (1920-1967).
Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) tahun 1967 setelah dirinya tertangkap, Sudisman memaparkan penjelasannya tentang kejadian 30 September 1965.
Tertangkapnya Sudisman membuat ia harus meringkuk dalam sebuah sel berukuran 2 M 20 cm kali 3 M 60 cm, selama lebih dari 7 bulan atau 211 hari terhitung mulai 6 Desember 1966.
Paparan Sudisman tersebut ia beri judul "Urain Tanggung Jawab" sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan.
"Tanggung-jawab kepada siapa? Dengan sendirinya tanggung jawab kepada rakyat. Siapakah yang dimaksud dengan rakyat itu? Rakyat ialah: kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil di luar kaum tani termasuk kaum intelektual revolusioner, dan borjuis nasional yang anti-imperialis dan anti tuan tanah (anti-feodal)," tulis Sudisman memberi penjelasan.
Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas.
