Infografis
“Prosedurnya dengan hukum acara untuk perkara PUU (pengujian undang-undang) seperti biasanya, diterima, diverifikasi, diregistrasi, disidangkan, kemudian diputuskan,” ucap Fajar.
Fajar mengklaim hakim MK akan memutus setiap permohonan uji materi secara adil dan berharap nantinya masyarakat turut memantau proses selama persidangan uji materi terkait UU Cipta Kerja di MK.
“Mari ikut memastikan penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Fajar.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa video dan narasi yang menyebut bahwa MK telah resmi menggagalkan Omnibus Law adalah tidak benar dan masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
