REGIONAL:
Suara.com - Warga Thailand menyerukan aksi protes atas keputusan pemerintah untuk memblokir situs Pornhub dan ratusan situs porno lainnya. Mereka juga meramaikan aksi protes di media-media sosial dengan tagar #SavePornHub.
Menyadur US News, Selasa (3/11/2020), pemerintah Thailand mengatakan mereka melarang Pornhub dan 190 situs web lain yang menampilkan pornografi.
Keputusan tersebut langsung memicu kemarahan media masyarakat di sosial dan menyerukan akan melakukan aksi protes atas keputusan tersebut.
Menteri Digital Puttipong Punnakanta mengatakan bahwa pemblokiran itu merupakan bagian dari upaya untuk membatasi akses situs porno dan perjudian.
Puttipong menambahkan, konten semacam itu sekarang menjadi ilegal di bawah undang-undang kejahatan dunia maya Thailand.
Banyak warga Thailand mengkritik keputusan untuk menutup situs tersebut di negara yang termasuk dalam Top 20 berdasarkan traffic harian yang mengakses Pornhub pada tahun 2019 dan yang memiliki industri seks yang dikenal secara global.
Kelompok aktivis bernama Anonymous Party mengunggah pernyataan yang mengatakan: "Kami ingin merebut kembali Pornhub. Orang-orang berhak atas pilihan."
Kelompok lain juga ikut melakukan aksi protes menggunakan hashtag #SavePornhub dan mengadakan demonstrasi pada Selasa sore.
Pihak Pornhub belum memberikan tanggapan mengenai keputusan Pemerintah Thailand untuk memblokir akses ke situs dewasa tersebut.
Beberapa pengguna internet bertanya apakah larangan itu bertujuan untuk melindungi moral Thailand atau karena situs tersebut menampilkan beberapa gambar kerajaan yang membahayakan.
Saat ini, pemerintah Thailand sedang menghadapi aksi protes mahasiswa yang menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, serta menyerukan reformasi monarki untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Sebuah tagar yang diterjemahkan sebagai #HornyPower langsung trending di Twitter Thailand mengikuti keputusan pemerintah untuk memblokir Pornhub.
Sejumlah warganet menuliskan komentar atau memposting meme bahwa pemerintah Thailand akan menghadapi oposisi yang lebih besar di luar para pengunjuk rasa.
"Jika seseorang tidak membenci pemerintah militer saat ini, mungkin sekarang mereka membencinya," kata seorang pengguna bernama Jirawat Punnawat di Twitter.
Emilie Pradichit, direktur Manushya Foundation, yang mengkampanyekan hak digital, mengatakan keputusan itu menunjukkan kediktatoran pemerintah Thailand.
"(Thailand) adalah tanah kediktatoran digital, dengan kaum konservatif yang berkuasa mencoba untuk mengontrol apa yang dapat ditonton, dapat dikatakan, dan dapat dilakukan oleh kaum muda secara online," ujar Emilie Pradichit.
TERPOPULER