Suara.com - Keberadaan eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan penyuapan kepada eks Ketua KPU Wahyu Setiawan hingga kini masih misterius. Sejak namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di KPK pada 17 Januari lalu, Harun tercatat sudah menjadi buronan selama 300 hari.
Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut keberadaan Harun seakan hilang seperti ditelan bumi.
"Sejak KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan (17 Januari 2020), praktis per hari ini genap sudah 300 hari mantan calon anggota legislatif PDIP seakan hilang bak ditelan bumi," ucap Peneliti ICW Kurnia Ramadhan, Jumat (13/11/2020).
Menurut Kurnia, lembaga antirasuah dianggap gagal meringkus buronan Harun. Sebab, tidak adanya kemampuan ketua KPK Firli Bahuri dalam memimpin KPK.
"Sekaligus telah merubah KPK menjadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelaku kejahatan," ungkap Kurnia
Maka itu, ICW mendesak agar tim satuan tugas yang diberikan kewenangan mengejar buronan Harun untuk dibubarkan. Sekaligus, Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk dievaluasi kinerjanya. Karena, ia adalah penanggung jawab tim Satgas.
"Segera membubarkan tim Satuan Tugas yang diberikan mandat untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Evaluasi kinerja dari Deputi Penindakan, sebab, pada dasarnya Tim Satgas tersebut berada di bawah pengawasan dari yang bersangkutan," tutup Kurnia.
KPK sebelumnya telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka terkait kasus suap PAW Anggota DPR RI. Meski telah berstatus tersangka, KPK belum bisa menemukan keberadaan Harun.
Dalam kasus ini, Harun diduga telah menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, KPK juga dua tersangka lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.
Selama Harun menjadi buronan, ketiga tersangka sudah diadili.
Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan. Kemudian Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan.
Terakhir, Saeful Bahri divonis satu tahun delapan bulan penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan.
;
TERPOPULER
