alexametrics

Jokowi Dianggap Uncontrol Kelembagaan Negara, Ciptakan Kesemrawutan

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Jokowi Dianggap Uncontrol Kelembagaan Negara, Ciptakan Kesemrawutan
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan pers terkait hubungan Presiden Prancis dan umat Islam, Sabtu 31 Oktober 2020 / Foto : Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

"Kita punya asumsi bahwa presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya."

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai kurang mengontrol manajemen kelembagaan negara. Hal itu menyebabkan terjadi kesemrawutan tupoksi setiap lembaga negara.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan salah satu tanda kesemrawutan itu terlihat kurang jelasnya peran tanggung jawab lembaga serta koordinasinya. Hal tersebut tampak dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di mana institusi pertahanan negara mengambil alih kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban protokol kesehatan Covid-19.

"Jadi ada yang diberi kewenangan enggak optimal, kemudian ada orang yang bergerak malah kelebihan kewenangan, jadi itu yang saya sebut sebagai kesemrawutan," kata Ray dalam sebuah diskusi, Sabtu (21/11/2020).

Ray juga mencontohkan dengan TNI yang melakukan pencopotan baliho-baliho bergambar pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Akan Tracing Kerumunan, Termasuk di Acara Habib Rizieq

Ia menyebut Jokowi harus menegur pihak TNI yang memerintahkan prajuritnya mencopot baliho Habib Rizieq.

"Tapi kalau didiamkan artinya setidak-tidaknya kita punya asumsi bahwa presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya," ujarnya.

Ray menganggap kesemrawutan itu berpusat di Jokowi sebagai kepala negara. Tetapi menurutnya bisa saja Jokowi antara sadar dan tidak karena sejumlah faktor.

"Presiden uncontrol menurut saya, unmanagement terhadap semua aspek yang saya sebut semrawut," tuturnya.

"Tapi apakah itu disadari presiden? Bisa iya, bisa tidak, artinya presiden dalam kondisi memang menginginkan situasi terntentu dengan katakanlah, ya, sedikit banyak mengabaikan proses-proses profesionalitas di bidang kelembagaan negara."

Baca Juga: Putus Penularan Covid, Kerelaan Masyarakat Jalani Pemeriksaan Penting

Komentar