Di Bawah Joe Biden, Bisakah Kebijakan AS di Timur Tengah Dibatalkan?

Rabu, 20 Januari 2021 | 23:16 WIB
Di Bawah Joe Biden, Bisakah Kebijakan AS di Timur Tengah Dibatalkan?
DW
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat pada bulan Desember lalu merupakan salah satu sengketa teritorial terpanjang di dunia, dengan banyak negara menyatakan tidak ketidaksetujuannya.

Kebijakan Trump ini dicurigai sebagai ucapan 'terima kasih' Amerika kepada Maroko karena secara resmi membangun kembali hubungan dengan Israel.

Mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyebutnya sebagai "sikap hormat yang serampangan" dan "pendekatan transaksional yang telanjang" dalam sebuah artikel untuk majalah Kebijakan Luar Negeri pada pertengahan Desember.

"Ini adalah upaya Trump memainkan politik dalam negeri dengan kebijakan luar negeri sampai akhir (masa jabatan) yang pahit," kata Julian Barnes-Dacey, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

"Saat waktu terus berlalu, ada upaya untuk memberi energi pada basis politik mereka dan mungkin memperkuat semacam warisan. Mereka mencoba untuk mengunci AS ke arah tertentu, untuk mencegah Biden membalikkan keputusan," jelasnya.

Tetapi apakah pemerintahan Biden yang baru akan membalikkan langkah-langkah ini? Dan bahkan jika mereka mau, berapa lama, dan seberapa rumit proses itu? Hanya perlu satu hari untuk melakukan perubahan "Secara teori, beberapa perubahan bisa jadi sangat mudah," kata Marina Henke, Profesor Hubungan Internasional di Hertie School, sebuah institut yang mengajarkan kebijakan publik di Berlin.

"Secara teknis, banyak yang bisa dilakukan dalam sehari." Misalnya, keputusan tentang Maroko dan Sahara Barat berupa proklamasi yang dibuat oleh Trump. Ini tidak memiliki kekuatan hukum kecuali Kongres AS mengizinkannya, dan dapat dengan mudah dibatalkan dengan proklamasi lain dari presiden baru.

Perintah eksekutif dan memorandum presiden bekerja dengan cara yang sama. Mereka dapat dibatalkan dengan perintah eksekutif atau memorandum lain dari presiden yang akan datang, Joe Biden.

"Ini tentang kemauan politik," kata Arie Perliger, profesor studi keamanan di Universitas Massachusetts Lowell di AS.

"Perintah eksekutif dapat dengan cepat mendorong ke arah tertentu dan mereka dapat bekerja cukup cepat. Kongres tidak harus terlibat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI