Komisi IX: Semua Daerah di Jawa-Bali Harus Ikut PPKM dan Melibatkan Ormas

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Senin, 01 Februari 2021 | 19:47 WIB
Komisi IX: Semua Daerah di Jawa-Bali Harus Ikut PPKM dan Melibatkan Ormas
Penutupan jalan selama penerapan PPKM di sejumlah ruas jalan Purwokerto dijaga petugas keamanan. [Hestek,id/Gilang]

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menilai kalau Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilakukan secara lebih tegas supaya efektif. PPKM juga harus selalu dievaluasi berdasarkan data dan riset.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan kalau pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tidak efektif. Karena penilaian Jokowi tersebut, maka sebaiknya PPKM dievaluasi guna kebijakan pemerintah berikutnya.

"PPKM merupakan upaya dari pemerintah, yang memang harus terus menerus dievaluasi apakah efektif atau tidak. Dari evaluasi itu, yang tentu harus berbasis data dan riset, yang sesuai dengan temuan di lapangan," kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021).

Selain itu, Nabil juga menganggap kalau kebijakan PPKM harus dilaksanakan secara tegas dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) supaya sosialisasi lebih masif. Ia juga menilai kalau informasi soal PPKM harus sampai ke RT/RW.

"Nah, ke depan, penting agar semua daerah di Jawa Bali ikut PPKM, tidak hanya beberapa kawasan saja," ujarnya.

Terkait efektivitas kebijakan pemerintah saat, pemerintah dilihat Nabil perlu melihat data secara valid baik dari peta persebaran kasus maupun kondisi di rumah sakit. Menurutnya, pemerintah harus melihat tren kenaikan kasus selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.

Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.

Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.

Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Andi Arief Sebut Moeldoko Ngaku Dapat Restu Jokowi Ambil Alih Demokrat

Andi Arief Sebut Moeldoko Ngaku Dapat Restu Jokowi Ambil Alih Demokrat

Banten | Senin, 01 Februari 2021 | 19:23 WIB

Pandemi Virus Corona Picu Masalah Mata, Begini Cara Mencegahnya!

Pandemi Virus Corona Picu Masalah Mata, Begini Cara Mencegahnya!

Health | Senin, 01 Februari 2021 | 18:44 WIB

Ini Pernyataan Lengkap AHY soal Upaya Lingkaran Jokowi Kudeta Demokrat

Ini Pernyataan Lengkap AHY soal Upaya Lingkaran Jokowi Kudeta Demokrat

Hits | Senin, 01 Februari 2021 | 18:31 WIB

Ahli Ungkap Kapan Bisa Hidup Normal Usai Pandemi Covid-19, Benarkah 2024?

Ahli Ungkap Kapan Bisa Hidup Normal Usai Pandemi Covid-19, Benarkah 2024?

Health | Senin, 01 Februari 2021 | 19:10 WIB

Harus Segera ke RS, Ini Dua Tanda Covid-19 Makin Parah

Harus Segera ke RS, Ini Dua Tanda Covid-19 Makin Parah

Health | Senin, 01 Februari 2021 | 18:45 WIB

Terkini

Soroti Data Amburadul, DPRD DKI: Penataan Kampung Kumuh Jakarta Tak Tepat Sasaran!

Soroti Data Amburadul, DPRD DKI: Penataan Kampung Kumuh Jakarta Tak Tepat Sasaran!

News | Kamis, 23 April 2026 | 09:09 WIB

Mundur Tiba-Tiba! Ada Apa dengan Petinggi Angkatan Laut AS Saat Blokade Iran?

Mundur Tiba-Tiba! Ada Apa dengan Petinggi Angkatan Laut AS Saat Blokade Iran?

News | Kamis, 23 April 2026 | 08:58 WIB

Tampang Frendry Dona, Bos Lab Vape Narkoba Buron yang Manfaatkan Celah Sistem Ojol!

Tampang Frendry Dona, Bos Lab Vape Narkoba Buron yang Manfaatkan Celah Sistem Ojol!

News | Kamis, 23 April 2026 | 08:48 WIB

ASN Putra Daerah Tewas Ditembak OPM, TNI-Polri Sisir Hutan Yahukimo Buru Pelaku!

ASN Putra Daerah Tewas Ditembak OPM, TNI-Polri Sisir Hutan Yahukimo Buru Pelaku!

News | Kamis, 23 April 2026 | 08:07 WIB

Warteg hingga Toko Listrik di Pulogebang Dilalap Api, 13 Unit Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran!

Warteg hingga Toko Listrik di Pulogebang Dilalap Api, 13 Unit Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran!

News | Kamis, 23 April 2026 | 07:27 WIB

Kepala Angkatan Laut AS Dipecat Usai Bentrok dengan 'Anak Kesayangan' Donald Trump

Kepala Angkatan Laut AS Dipecat Usai Bentrok dengan 'Anak Kesayangan' Donald Trump

News | Kamis, 23 April 2026 | 07:23 WIB

Trump Klaim Selamatkan 8 Perempuan Iran dari Tiang Gantungan, Teheran: Penyebar Hoax!

Trump Klaim Selamatkan 8 Perempuan Iran dari Tiang Gantungan, Teheran: Penyebar Hoax!

News | Kamis, 23 April 2026 | 07:09 WIB

Tentara Zionis Israel Bombardir Lebanon, 5 Warga Sipil Tewas Termasuk Seorang Jurnalis

Tentara Zionis Israel Bombardir Lebanon, 5 Warga Sipil Tewas Termasuk Seorang Jurnalis

News | Kamis, 23 April 2026 | 06:59 WIB

Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik

Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik

News | Rabu, 22 April 2026 | 22:30 WIB

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah

News | Rabu, 22 April 2026 | 22:00 WIB