Kemendikbud: Ketakwaan Murid Harus Ditingkatkan Tanpa Paksakan soal Seragam

Suara.com - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri mengatakan bahwa pihak sekolah tetap harus meningkatkan ketakwaan para murid dalam proses pembelajaran. Tetapi pihak sekolah juga tidak boleh memaksakan para muridnya untuk wajib mengenakan seragam sesuai dengan agama tertentu. 

Pernyataan Jumeri tersebut berlandaskan adanya pertanyaan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur larangan sekolah negeri menggunakan seragam dengan atribut agama tertentu. Dengan adanya larangan tersebut, bukan berarti pihak sekolah kemudian melepaskan kewajibannya untuk mengajari anak-anak sekolah soal ketakwaan.

"Meskipun sekolah harus meningkatkan ketakwaan tapi tidak boleh mewajibkan anak-anak muridnya memakai seragam sesuai dengan agama tertentu," kata Jumeri dalam diskusi Pendalaman Materi SKB 3 Menteri secara daring, Kamis (11/2/2021). 

Terlebih SKB 3 Menteri itu juga mengajari bahwa di dalam sekolah terdapat murid-murid yang berasal dari beragam ras, suku, bahkan agama. Menurutnya, pihak sekolah juga bisa mengajarkan indahnya perbedaan kepada para muridnya. 

"Karena ini aturan untuk sekolah negeri, maka sekolah negeri adalah sekolah yang milik bersama dan harus dimiliki oleh semua golongan," tuturnya. 

"Anak-anak kita latih untuk menerima perbedaan bahwa di sekolah itu ada bermacam-macam sumber, suku, asal usul dan berbeda agamanya dan biarlah memilih sendiri."

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan surat keputusan tentang larangan sekolah negeri menggunakan seragam dengan atribut agama tertentu.

Larangan tersebut merupakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Nadiem, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua.

"Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2/2021).