Suara.com - Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Shihab mengkritik keras pernyataan Rocky Gerung soal cara berpikir Presiden Jokowi mengenai UU ITE.
Husin Shihab mengatakan, pernyataan Rocky Gerung sudah sangat kelewatan dan membuatnya selaku pendukung Presiden Jokowi sakit hati.
Hal itu disampaikan oleh Husin Shihab lewat akun Twitter miliknya, @husinshihab pada Rabu (17/2/2021).
"Saya sebagai pendukung setia Pak Jokowi sakit hati baca pernyataan RG (Rocky Gerung)," tulis Husin Shihab seperti dikutip Suara.com.
Bukan tanpa sebab, ada dua hal yang membuat Husin Shibab mengatakan pernyataan Rocky Gerung kelewatan.
Pertama, Rocky Gerung sejatinya merupakan rakyat dari negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Sementara kedua, pengamat politik itu merupakan seorang pendidik.
Tak pelak, Husin Shihab pun lantas bertanya di mana moral Rocky Gerung sebagai pendidik tatkala berkomentar soal Jokowi.
"Kelewatan, pertama dia rakyatnya, kedua dia orang yang berpendidikan, di mana moralnya sebagai pendidik?" kata Husin Shihab.
"Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori Antar Golongan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE saya siap laporkan!" tandasnya sembari menyematkan judul pemberitaan.
Sebelumnya, Rocky Gerung mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang akan meminta DPR merevisi UU ITE apabila dianggap tidak bisa memihak keadilan.
Rocky Gerung mengatakan, UU ITE hanya merupakan alat kontrol terhadap oposisi. Jadi menurut dia pemerintah seharusnya terlebih dahulu memulihkan hak oposisi.
Hal itu yang kemudian mendasari Rocky Gerung menyebut bukan UU ITE yang seharusnya direvisi, tetapi cara berpikir Presiden Jokowi dan pemerintah secara keseluruhan.
"Dalam politik, Presiden Jokowi harus memperbaiki cara dia melangkah. Bukan dengan cara menyeponsori dinasti, Omnibus Law, korupsi di lingkaran dalam. Itu yang mesti diperbaiki, bukan sekadar ucapin UU ITE lalu semua simsalabim selesai," kata Rocky Gerung dikutip Suara.com dari video dalam saluran YouTube-nya.
Hersubeno Arief lalu bertanya apakah Rocky Gerung tidak melihat adanya semacam iktikad baik dari pemerintah, mengingat belum lama ini Presiden Jokowi meminta warga untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.
Namun, Rocky Gerung tampak tak sepakat. Pasalnya, hal semacam itu baru bisa dicapai apabila Presiden dan kekuasaan mengerti apa itu demokrasi. Sampai-sampai, dia menyebut bukan UU ITE lah yang seharusnya direvisi, tetapi cara berpikir orang-orang di pucuk kekuasaan.
"Tapi kalau kekuasaan gak paham demokrasi percuma. Karena intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar opisisi tidak ada," tutur Rocky Gerung.
"Presiden harus datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi buruk. Oleh sebab itu saya revisi cara berpikir, bukan UU yang direvisi," tegasnya.
Menyoal keberadaan UU ITE, menurut dia yang harus dilakukan sekarang ini adalah menganggap keberadan oposisi karena bagian dari demokrasi. Namun dalam hal ini, Rocky Gerung agaknya menyangsikan pengetahuan Presiden Jokowi dan jajarannya terkait demokrasi.
"Kalau oposisi gak dianggap, UU ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Yang mesti direvisi isi kepala presiden sebagai kepala negara. Beliau salah mengartikan demokrasi," terang pengamat politik.
"Istana tidak paham demokrasi. Kalau paham problemnya, bukan sekadar UU ITE tapi aturan kebebasan politik, aturan threshold mesti dihilangkan," sambungnya
TERPOPULER
