alexametrics

Jaksa KPK Bacakan Surat Dakwaan Dua Penyuap Eks Mensos Juliari Rabu Besok

Erick Tanjung | Welly Hidayat
Jaksa KPK Bacakan Surat Dakwaan Dua Penyuap Eks Mensos Juliari Rabu Besok
Ilustrasi KPK (kpk.go.id)

Sidang perdana membacakan dakwaan dimulai pada Rabu besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK telah rampung menyusun surat dakwaan dua penyuap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Covid-19. Keduanya yakni, pihak swasta Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Sidang perdana membacakan dakwaan dimulai pada Rabu besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

"Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan kedua terdakwa tersebut dijadwalkan besok Rabu 24 Februari 2021, sekitar jam 09.00 WIB di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (23/2) malam.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp17 miliar.

Baca Juga: Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati, Begini Tanggapan KPK

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah ekitar Rp11,9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Jurnalis dan Pegawai KPK

Komentar