Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Herri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.
“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.
Menurut dia, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.
"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," kata dia.
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.
"Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan.
DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
