Suara.com - Bekas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengonfirmasi sejumlah tokoh akan menyelenggarakan kongres luar biasa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"InsyaAllah digelar besok. Iya betul (di Deli Serdang)," kata Max Sopacua kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Max Sopacua juga akan datang ke kongres tersebut.
"Ya semualah yang berkepentingan akan datang semua. Termasuk pemilik suara," kata dia.
Dalam KLB nanti, nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko, akan diusulkan menjadi ketua umum Partai Demokrat untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Calon ketua umum kan semua orang sudah tahu, Pak Moeldoko," kata dia.
Akan tetapi, Max Sopacua tidak bisa memastikan apakah Moeldoko saat ini sudah berada di Deliserdang atau belum.
"Saya belum ketemu beliau karena saya masih ini. Ya mungkin beliau punya jalur sendiri. Tidak semuanya kami tahu semuanya masing-masing punya bidang sendiri-sendiri gitu," kata dia.
Persoalan di Partai Demokrat sudah terbaca semenjak AHY menyelenggarakan konferensi pers beberapa pekan lalu dan dia mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan kursi ketua umum.
Demokrat Sumatera Utara menolak KLB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menolak KLB dan dia menyebutnya ilegal. Dia meminta polisi untuk bertindak.
"Kami minta kepada Polrestabes Medan karena ini KLB ilegal, dengan keras kami minta supaya dibubarkan besok (Jumat, 5 Maret 2021)," kata Herri ketika mengadukan acara KLB ke Polrestabes Medan, Kamis malam.
"Kita memberikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes untuk menolak KLB ilegal Partai Demokrat."
Menyikapi perkembangan terakhir ini, Herri mengatakan akan menyelenggarakan apel siaga pada Jumat besok jam 10.00 WIB dengan mengundang 33 ketua dewan pimpinan cabang maupun pengurus. "Apel siaga di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Gatot Subroto," kata Herri.
Dalam laporan Antara disebutkan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Herri.
TERPOPULER
