Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada merek alat tes Covid-19 yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak sesuai dengan rekomendasi dari badan kesehatan dunia atau WHO.
ICW pun lantas meminta KPK untuk mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan oleh BNPB dengan perusahaan penyedia.
Dalam penelusurannya, ICW membandingkan dokumen pengadaan barang BNPB dengan dokumen The International Medical Device Regulators Forum dari WHO. Menurut analisisnya, BNPB tidak menyertakan surat rekomendasi WHO di dalam surat pemesanan ke sejumlah perusahaan.
"Analisis kami bahwa BNPB ini saat melakukan surat pesanan kepada penyedia tdiak disertakan rekomendasi, terdapat barang yang belum direkomendasikan oleh WHO. Jadi pengadaan-pengadaan dengan merek-merek tertentu yang diadakan oleh BNPB tidak sesuai dengan rekomendasi WHO," kata Peneliti ICW Dewi Anggraeni dalam diskusi daring bertajuk Kajian Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19, Kamis (18/3/2021).
Meski demikian, Dewi tidak menyebut merek alat tes Covid-19 mana yang tidak sesuai dari rekomendasi WHO.
Secara luas, Dewi menerangkan kalau BNPB membeli alat tes Covid-19 berupa alat reagen dari tujuh perusahaan penyedia untuk menggalakan penanganan pandemi melalui tracing, testing dan treatment (3T). Nilai kontrak antara BNPB dengan pihak penyedia dengan 22 paket mencapai Rp 549 miliar.
Dari tujuh perusahaan tersebut, ada dua pihak penyedia yang paling banyak menyediakan barang yakni PT TWA dan PT SIP. PT TWA mengadakan 13 paket alat tes reagen merek Beaver, Cellpro, Citoswab, Intron, Liferiver dan Toyobo dengan nilai kontrak Rp 117 miliar.
Sementara PT SIP menyediakan 3 paket alat tes reagen merek Liferiver dengan jumlah barang 559.020 unit. Nilai kontraknya mencapai Rp 199,9 miliar.
ICW lantas menemukan kalau terdapat 498.644 alat reagen senilai Rp 169,1 miliar dikembalikan oleh pihak laboratorium kepada BNPB sepanjang April hingga September 2020. Pengembalian itu dikarenakan ada alat tes yang mendekati masa kedaluwarsa ataupun tidak bisa digunakan pihak rumah sakit.
Baca Juga: 500 Ribu Alat Tes Covid-19 Diretur, Negara Berpotensi Rugi Rp169 Miliar
Pengembalian itu bukan hanya dilakukan oleh laboratorium di DKI Jakarta saja, tetapi dari 78 laboratorium yang tersebar di 29 provinsi.
