Infografis
Suara.com - Slamet Hassan, kuasa hukum Jonni Allen Marbun menyebutkan pemecatan kliennya dari Partai Demokrat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga masuk dalam perkara perdata umum, bukan perdata khusus partai politik.
Slamet mengatakan gugatan yang diajukan kliennya bukan kepada Partai Demokrat, namun orang perorang yaitu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
"Jadi bukan sengketa parpol, jadi kita tetap mendasarkan gugatan melawan hukum. Jadi pihak yang kita gugat adalah, AHY, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan," kata Slamet usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021).
Slamet memaparkan pengajuan perdata umum pada pekara ini berdasarkan ketiga orang tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memecat Jonni Allen dari Partai Demokrat.
"Pertama adalah Pak Hinca, dia dalam kapasitas ketua dewan kehormatan dia membuat surat rekomandasi pemecatan kepada Pak Jhoni Allen, padahal seharusnya menurut AD/ART Pak Hinca itu harus menerima laporan dulu siapa pelapornya, siapa terlapornya apa materi laporannya," jelasnya.
Setelah itu kata dia, seharusnya Hinca Panjaitan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat seharusnya memanggil kliennya untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Namun hal itu diklaim Slamet tidak dilaksanakan.
Hinca Panjaitan langsung membuat surat rekomendasi nomor 1 yang langsung diberikan kepada AHY sebagai ketua umum dan Teuku Riefky sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat untuk membuat surat pemecatan Jonni Allen.
"Anehnya berdasarkan rekomendasi Dewan kehormatan, secara tidak fair tadi AHY dan Teuku, langsung membuat surat pemecatan. Sehingga Pak Hinca sampai dengan Pak AHY, Teuku mereka bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pak Jhoni Allen," ujarnya.
Di samping itu, Slamet menyebutkan alasan lain yang mendasari gugatan Jonni Allen sebagai tindakan melawan hukum, karena pendaftaran masuk dalam perdata umum, sesuai perkara nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Ungkap Alasan Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY
"Kita mendaftarkan gugatan ini sebagai tindakan melawan hukum, dan diregister oleg PN Jakpus ini pengadilan umum, pengadilan tindakan melawan hukum sesuai register. Kalau sengketa parpol itu, nomor sekian /PD.sus Parpol/ jadi registernya pun berbeda," tuturnya.
