REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyambut baik wacana pembentukan poros partai Islam menjelang pemilu 2024. Tetapi, menurut Yusril, merealisasikannya tidaklah mudah.
Wacana pembentukan poros mengemuka setelah pimpinan PKS dan PPP bertemu pada Rabu (14/4/2021).
"Saya selalu menyambut baik setiap gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan," kata Yusril, Kamis (15/4/2021).
Merealisasikan wacana penyatuan partai Islam tidak mudah karena partai seringkali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan.
"Untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu," kata Yusril.
Yusril menyatakan, bukan tidak mungkin para partai Islam tampil dalam satu koalisi di pemilu mendatang.
Mengenai daftar calon, kata Yusril, partai-partai Islam yang bergabung ke dalam koalisi dapat menegosiasikan calon-calon yang akan tampil di daerah pemilihan tertentu.
Meski pemilu masih tiga tahun lagi, menurut Yusril, wacana tersebut dibahas dari awal malah semakin baik.
"Oleh karena sekarang ini, hanya PKS dan PPP yang punya wakil di DPR RI, maka alangkah baiknya jika kedua partai Islam ini mengambil inisiatif untuk membentuk koalisi atau poros tengah partai-partai Islam itu. PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan," kata dia.
Gagasan poros partai Islam
Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan menjadi ide bagus jika PKS dan PPP yang sama-sama partai religius kemudian membentuk poros partai Islam.
Aboe mengatakan PKS terbuka untuk hal tersebut dan akan menyambut siapapun yang ingin bergabung membentuk koalisi.
Namun, Aboe mengingatkan untuk mencapai kesepakatan kerja sama antarparpol berbasis Islam untuk membentuk poros baru masih terlampau jauh. Mengingat pelaksanaan pilkada dan pilpres baru akan terlaksana 2024.
"Jadi sangat mungkin, waktu masih panjang. Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, 2,5 tahun. Sangat memungkingkan," ujar Aboe.
TERPOPULER