Orang Kepercayaannya Tewas Setelah Disuntik Obat China, Kim Jong Un Ngamuk!

Suara.com - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un kini melarang penggunaan obat-obatan China di negaranya setelah salah satu nyawa pejabatnya tak tertolong setelah mendapat suntikan obat dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Menyadur Daily NK Jumat (21/05), Kim Jong Un dilaporkan sangat marah setelah mengetahui kejadian tersebut dan telah 'membersihkan' obat-obatan China dari rumah sakit besar di Pyongyang.

Pejabat yang tewas tersebut merupakan kesayangan Kim Jong Un dan masuk dalam birokrasi ekonomi negara. Pejabat itu berusia 60-an dan merupakan birokrat terpercaya yang bekerja sejak era Kim Jong Il.

Pria itu menderita penyakit yang berhubungan dengan jantung dan tekanan darah tinggi. Ia dirawat di Rumah Sakit Universitas Medis Pyongyang dan sempat menerima suntikan cocarboxylase, namun nyawanya tak tertolong.

Cocarboxylase biasanya digunakan untuk membantu pasien pulih dari kelelahan. Namun di Korea Utara, obat tersebut digunakan mengobati semua penyakit, mulai paru-paru, tekanan darah tinggi, bahkan infeksi menular.

Awalnya, dokter berpendapat bahwa pria itu harus diberi obat yang dibuat di Pabrik Farmasi Ryongheung Korea Utara. Tapi staf lain mengatakan suntikan yang diproduksi dalam negeri tak boleh diberikan pada pejabat tinggi tersebut.

Ketika Kim Jong Un murka ketika mengetahui pejabat kesayangannya diberi suntikan China dan memerintahkan larangan total penggunaan obat-obatan China di rumah sakit besar di Pyongyang.

Dia juga memerintahkan agar semua sampel vaksin COVID-19 buatan China dihapus dari penelitian yang sedang berlangsung untuk produksi vaksin dalam negeri.

Selama penyelidikan, pihak berwenang juga menemukan rumah sakit besar Pyongyang tidak menyimpan obat dengan benar. Mereka menyimpan obat di lemari es atau freezer yang tidak disuplai listrik.

Korea Utara juga akan mengalami kesulitan dalam mengangkut dan menyimpan vaksin ketika menerimanya dari luar negeri.

“Tidak memiliki fasilitas penyimpanan di fasilitas medis akan menjadi masalah ketika negara tersebut menerima vaksin dari Organisasi Kesehatan Dunia [WHO],” kata sumber itu. “Saya sadar WHO juga tahu tentang masalah ini.”