Jelang Sidang Etik Pimpinan KPK, Novel ke Dewas: Jangan Lagi Membela Perbuatan Salah

Suara.com - Penyidik Senior KPK nonaktif Novel Baswedan berharap Dewan Pengawas KPK dapat memutus sidang pelanggaran kode etik Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar seadil -adilnya sesuai dengan perbuatannya.

Menurut Novel, jangan sampai Dewas KPK dalam putusan sidang etik yang digelar pada Selasa (3/8/2021) besok, hanya untuk menutupi kesalahan etik Lili.

Novel diketahui merupakan salah satu pegawai KPK yang tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk beralih menjadi PNS. 

Ia pun juga mewakili rekan-rekannya melaporkan dugaan pelanggaran etik Lili terkait dugaan jual beli perkara yang melibatkan eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai nonakfif, M Syahrial.

"Dengan proses etik yang sedang berjalan di Dewas, harapan saya Dewas jangan lagi berlaku membela atau menutupi perbuatan salah atau pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK," kata Novel kepada Suara.com, Senin (2/8/2021).

Novel pun memastikan jangan sampai Dewas KPK pun menjadi sorotan publik, atas keputusan yang salah dalam menentukan pelanggaran kode etik terhadap Lili.

"Jangan sampai masyarakat dan pemerhati KPK harus lebih sering bersedih dan prihatin karena Dewas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," imbuhnya

Siang tadi, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan Dewas akan menggelar sidang etik Lili Pintauli Siregar pada Selasa (3/8/2021) besok.

"Selasa besok (Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli)," kata Syamsudiin dihubungi, Senin (2/8/2021).

Dilaporkan Novel Cs

Sebelumnya, Novel bersama beberapa orang seperti penyelidik KPK Rizka Anungnata dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko melaporkan Lili ke Dewas KPK. 

Lili dilaporkan ke Dewas KPK dengan dugaan terlibat dalam dugaan jual beli perkara Wali Kota Tanjungbalai yang melibatkan penyidik dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju.

"Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” ungkap Novel melalui keterangan, Rabu (9/6/2021).

Novel menyebut, ada dua dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner Lili. Pertama, dugaan Lili Pintauli Siregar menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Atas dugaan perbuatan itu, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

“Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung," katanya. 

Kedua, diduga Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial terkait urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

"Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi."