Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).
KPK pun telah melihat Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam menyampaikan perkembangan perbaikan data yang dilakukan oleh jajaran Kemensos. Di mana Kemensos telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, itu tidak padan nomor induk kependudukan (NIK),data ganda, dan tidak diperbaiki daerah. Sehingga, per 31 Maret 2021 Kemensos mencatat total 140,4 juta DTKS.
"Perbaikan data tersebut dilakukan pihaknya menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Rabu (4\8\2021).
"KPK juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemensos untuk terus memperbaiki kualitas DTKS," Ipi menambahkan.
Pada data Kemensos sebelumnya, kata Ipi, mencatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data, yaitu DTKS, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemensos pun kata Ipi, telah melakukan perbaikan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi dan validasi dengan daerah.
"Juga perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak," kata dia.
Lebih lanjut, Kemensos disebut juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data. Salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah. Hingga April 2021 tercatat 385 dari 514 pemda telah melakukan pengkinian data di atas 75 persen, dan sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data.
"Selebihnya, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen," kata Ipi.
Berdasarkan kajian cepat KPK yang telah direkomendasikan kepada Kemensos sebelumnya dalam melakukan perbaikan DTKS sekurangnya meliputi aspek administratif, yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK), dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI atau Polri.
"KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan 3 (tiga) sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi," ujar Ipi.
Selain itu, Ipi juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan.
"KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian atau lembaga penyelenggara bansos lainnya," kata Ipi.
Terkait akurasi data, kata Ipi, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana.
Sehingga, dapat mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan.
TERPOPULER
