Pejabat Pusat hingga Daerah Terima Vaksin Ketiga, LaporCovid-19: Patut Dicurigai

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:25 WIB
Pejabat Pusat hingga Daerah Terima Vaksin Ketiga, LaporCovid-19: Patut Dicurigai
Presiden Jokowi tinjau kegiatan vaksinasi di SMPN 22 Samarinda. [Biro Pers Sekretariat Presiden]

Suara.com - Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ketiga untuk para pejabat mesti dicurigai. Sebab, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menegaskan kalau vaksin dosis ketiga itu hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Pejabat yang memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster bukan hanya di lingkaran Istana saja. Tetapi sejumlah pejabat di daerah juga mengaku sudah memperoleh vaksin booster.

"Ini perilaku yang tidak dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan patut dicurigai kenapa kemudian vaksin booster Moderna ini diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/8/2021).

Kalau melihat fenomena pejabat yang mendapatkan vaksin booster, Firdaus mengira hal tersebut disebabkan minimnya proses pengawasan pemberian vaksin.

Semestinya, kata Firdaus, kewenangan pemberian vaksin itu berada di tangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Beliau bertanggung jawab atas penentuan kelompok yang berhak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Namun pada realitasnya, vaksin ketiga atau booster yang semestinya diberikan hanya kepada nakes, akhirnya dipakai juga untuk para pejabat.

Menurutnya hal tersebut menjadi akibat dari minimnya pengawasan pemberian vaksin.

"Kemudian dimanfaatkan oleh istilahnya sekelompok orang, ada kemudian pejabat baik  pejabat di kementerian atau lembaga bahkan sampai di tingkat daerah."

Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.

Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda  meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).

Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.

Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.

Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi tampak segar.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anggota DPR: Booster untuk Nakes, Jangan Dibuat Gaduh Diberikan ke Pejabat

Anggota DPR: Booster untuk Nakes, Jangan Dibuat Gaduh Diberikan ke Pejabat

News | Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:18 WIB

Pejabat Mengaku Sudah Divaksin Ketiga, LaporCovid19: Rakus Tidak Punya Empati

Pejabat Mengaku Sudah Divaksin Ketiga, LaporCovid19: Rakus Tidak Punya Empati

News | Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:17 WIB

Pejabat Ngaku Dapat Vaksin Dosis Ketiga, YLBHI: Ini Diskriminasi!

Pejabat Ngaku Dapat Vaksin Dosis Ketiga, YLBHI: Ini Diskriminasi!

News | Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:16 WIB

Terkini

Viral Pria di Depok Halangi dan Tendang Ambulans Hingga Penyok, Kini Berakhir Diciduk Polisi

Viral Pria di Depok Halangi dan Tendang Ambulans Hingga Penyok, Kini Berakhir Diciduk Polisi

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:52 WIB

Fakta Baru 11 Bayi di Sleman: Mayoritas Lahir di Luar Nikah

Fakta Baru 11 Bayi di Sleman: Mayoritas Lahir di Luar Nikah

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:40 WIB

Nadiem Makarim Akan Jalani Operasi Saat Sidang Kasus Chromebook

Nadiem Makarim Akan Jalani Operasi Saat Sidang Kasus Chromebook

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:33 WIB

Vladimir Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir

Vladimir Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:28 WIB

11 Bayi Ditemukan Dirawat di Satu Rumah di Sleman, Polisi Selidiki Dugaan Penitipan Ilegal

11 Bayi Ditemukan Dirawat di Satu Rumah di Sleman, Polisi Selidiki Dugaan Penitipan Ilegal

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:23 WIB

Front Anti Militerisme Gelar Aksi di Kementerian HAM, Soroti Konflik dan Kekerasan di Papua

Front Anti Militerisme Gelar Aksi di Kementerian HAM, Soroti Konflik dan Kekerasan di Papua

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:17 WIB

Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun

Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:13 WIB

Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS

Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:10 WIB

Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal

Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:00 WIB

Ruang Publik Masih Sulit Diakses Sebagian Warga, Peneliti Dorong Kota Lebih Inklusif

Ruang Publik Masih Sulit Diakses Sebagian Warga, Peneliti Dorong Kota Lebih Inklusif

News | Senin, 11 Mei 2026 | 12:00 WIB