PBB Sebut Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945, Tidak Ingin Dibilang 'Mau Tiga Periode'

Rabu, 01 September 2021 | 21:46 WIB
PBB Sebut Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945,  Tidak Ingin Dibilang 'Mau Tiga Periode'
Presiden Jokowi. [Foto Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.

Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.

"Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7 persen kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4," tuturnya.

Topik bahasan yang ketiga, yakni terkait dengan startegi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.

Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.

"Kelima terkait ibu kota negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI