Minta Kunker ke Ekuador dan Brasil Dibatalkan, Formappi: Susun RUU PKS itu Bisa di Senayan

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 16:16 WIB
Minta Kunker ke Ekuador dan Brasil Dibatalkan, Formappi: Susun RUU PKS itu Bisa di Senayan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Adapun isi surat tersebut ialah pemberitahuan bahwa Baleg DPR RI akan melaksanakan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen untuk penguatan kelembagaan Baleg dalam rangka penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kunjungan kerja itu diagendkan pada  31 Oktober sampai dengan 6 November 2021 Ke Equador. Sementara pada tanggal 16 sampai dengan 22 november 2022 ke Brazil.

"Sehubungan dengan itu pimpinan Badan Legislasi mengharapkan masing-masing fraksi dapat menyampaikan nama-nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud kepada Sekretariat Badan Legislasi sesuai dengan komposisi," tulis surat.

Dalam surat tersebut sudah diatur terkait komposisi masing-masing fraksi yang diberikan kuota jumlah anggota yang akan berangkat kunker. Adapun keanggotaan itu harus dibagi secara merata untuk dua negara tujuan.

Berdasarkan surat, pimpinan Baleg mengharapkan bahwa nama anggota Baleg dapat disampaikan paling lambat 30 September 2021.

Berkenaan dengan keberadaan surat itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengatakan dirinya belum membaca. Namun kata Saleh, informasi tentang keberadaan surat dari pimpinan Baleg memang ada.

"Katanya, surat itu memang ada. Tetapi, secara formal saya belum baca. Beberapa hari terakhir ini, saya banyak tugas di luar kantor," kata Saleh.

Saleh mengatakan sebagai Ketua Fraksi PAN, ia juga belum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kapoksi Fraksi PAN di Baleg ihwal kunker ke Ekuador dan Brasil.

Hal itu menjadi jawaban Saleh saat ditanya bagaimana sikap Fraksi PAN ihwal kunjungan kerja luar negeri.

baca juga

"Saya belum bicara dengan poksi kami terkait kegiatan itu. Saya belum mendengar penjelasan resmi terkait kegiatan tersebut," kata Saleh.

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengaku belum menerima surat dari pimpinan Baleg.

"Saya belum terima," kata Bukhori.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Nomenklatur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diubah, PSHK UII: Harus Dikembalikan

Nomenklatur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diubah, PSHK UII: Harus Dikembalikan

Jogja | Sabtu, 18 September 2021 | 15:32 WIB

Baleg DPR Sampaikan Progres Prolegnas 2021

Baleg DPR Sampaikan Progres Prolegnas 2021

DPR | Kamis, 16 September 2021 | 11:34 WIB

Panja Lahirkan Draf Baru, RUU PKS jadi RUU TPKS

Panja Lahirkan Draf Baru, RUU PKS jadi RUU TPKS

News | Selasa, 07 September 2021 | 16:00 WIB

Terkini

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:20 WIB

Motor Ditabrak Honda City di Dekat Untar, Pengendara 27 Tahun Tewas di Lokasi

Motor Ditabrak Honda City di Dekat Untar, Pengendara 27 Tahun Tewas di Lokasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:19 WIB

Jangan Fokus Besaran Upah, Menaker Minta UMK Bisa Buat Buruh Sejahtera

Jangan Fokus Besaran Upah, Menaker Minta UMK Bisa Buat Buruh Sejahtera

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:12 WIB

Tugu Kunstkring Paleis, Saksi Sejarah Seni di Batavia yang Hangus Dilalap Api

Tugu Kunstkring Paleis, Saksi Sejarah Seni di Batavia yang Hangus Dilalap Api

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:10 WIB

2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP

2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 17:03 WIB

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:02 WIB

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:58 WIB

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

News | Minggu, 22 November 2026 | 16:54 WIB

×