Suara.com - Presiden Joko Widodo melantik sepuluh orang untuk mengisi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah dikritik karena latar belakangnya yang politikus: ketua umum PDI Perjuangan.
Dengan mempertimbangkan peran BRIN yang begitu strategis di dunia riset dan inovasi nasional, seorang legislator dan guru besar menyatakan kekhawatiran mereka bahwa di masa mendatang bakal terjadi politisasi di bidang riset nasional. Megawati dinilai tidak tepat mengisi jabatan yang seharusnya untuk kalangan yang ahli bidang riset dan inovasi.
Sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini merupakan titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi, kata anggota Komisi Energi, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup DPR Mulyanto. Hal ini tercermin dari ditunjuknya Megawati yang juga menjabat ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto.
Sebelum pelantikan di Istana Jakarta, kemarin, para pakar sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan memilih Megawati menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN. Para pakar ingin mencegah potensi adanya politisasi riset di dalam BRIN.
Realitasnya, meskipun sudah mendapat berbagai masukan dari para pakar, Jokowi tetap melantik Megawati.
Presiden Jokowi disebut Mulyanto tidak memperhatikan masukan para ahli.
Melalui akun media sosial dan dengan izin mengutip, Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra berkata, posisi ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN semestinya terdiri dari kalangan ilmuwan atau peneliti berkaliber internasional jika ingin BRIN serius dalam melalukan riset dan inovasi yang unggul.
"Tidak pada tempatnya ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi--boleh jadi BRIN menjadi alat politik," kata Azyumardi.
Jokowi seharusnya dapat belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana ketua Dewan Pengarah BPIP juga dijabat ketua umum partai politik, Megawati.
Dengan perkembangan yang sekarang terjadi, Azyumardi menyebut BPIP telah menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik. Dia memperkirakan ke depan BRIN bakal bernasib sama seperti BPIP.
"Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik--tidak berantakan seperti sekarang," tutur Azyumardi.
"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan."
Di tengah rasa khawatir akan masa depan BRIN di bawah pengarahan Megawati, harapan tetap berusaha dinyalakan.
Wakil Ketua Komisi Energi, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup DPR Eddy Soeparno berharap, "Dewan pengarah dapat memberikan masukan memberikan bimbingan dan arahan yang produktif kepada BRIN agar BRIN dapat mengembangkan dan mempercepat proses riset dan inovasi nasional ke depannya."
TERPOPULER
