REGIONAL:
Suara.com - Ketika isu 58 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan meredup, seorang mantan pegawai melontarkan gagasan mengejutkan. Dia menggagas untuk mendirikan sebuah partai untuk menaungi perjuangan dalam melawan korupsi di Indonesia.
Nama kendaraan politik yang digulirkan mantan pegawai KPK bernama Partai Serikat Pembebasan.
Belum diketahui sejauhmana kesungguhannya karena ide itu pun baru dilontarkan secara pribadi melalui media sosial.
Tapi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Said Salahudin bergerak cepat. Dia menawarkan jalur cepat kepada mantan pegawai KPK untuk bisa masuk ke dunia politik yaitu dengan bergabung PKP -- partai pendukung Presiden Joko Widodo -- yang disebutnya memiliki kecocokan agenda perjuangan dalam memberantas korupsi.
Gagasan membuat partai baru dilontarkan oleh mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang. Dia seorang mantan kepala Biro Hukum KPK.
Kemarin, Rasamala menyatakan kepada para jurnalis ibahwa untuk membuat perubahan besar di Indonesia, salah satunya membutuhkan kekuatan politik dan partai menjadi salah satu pilihan.
"Ya, kepikiran sih kalau mau bikin perubahan yang punya impact besarkan partai politik adalah salah satu kendaraan strategis dalam sistem demokrasi," kata Rasamala saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/10/2021).
Dia tetap memiliki keyakinan akan masa depan gemilang sebuah partai, meskipun sebagian masyarakat kini yang sudah tidak begitu percaya dengan partai.
Justru ketika publik sering mengkritik peran partai, bagi Rasamala, di situlah, "ada peluang besar untuk membangun parpol yang bersih, berintegritas, dan akuntabel."
Ide membuat partai sejauh ini masih menjadi obrolan santai Ramala dan rekan-rekannya sesama mantan pegawai KPK yang menjadi "korban politik."
"Tapi, kita lihat dulu yah, termasuk kemungkinan untuk minta masukkan dan pandangan dari tokoh-tokoh bangsa," kata Rasamala.
Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin menyebut tahapan untuk mendirikan sebuah partai baru yang memiliki badan hukum dan dapat dinyatakan lolos verifikasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum tidak mudah dilalui.
"Nah, semua proses itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Akan menguras terlalu banyak energi. Padahal, agenda pemberantasan korupsi tidak bisa menunggu waktu," kata Said.
Pemikiran untuk membangun partai merupakan pemikiran yang bagus, kata Said, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang.
Itu sebabnya, PKP menyatakan akan memberikan jalur cepat kepada mantan pegawai KPK untuk memasuki dunia politik sehingga dapat memperjuangkan aspirasi pemberantasan korupsi. "Kalau mau lebih cepat, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk mereka."
Bagi Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan pembentukan partai baru menjelang pemilu bukan hal yang mengejutkan dan dia menyatakan, "welcome."
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, mendirikan partai untuk memperjuangkan apirasi merupakan langkah positif.
Lantas, Hinca menyinggung polemik yang terjadi di internal partainya. Kubu Moeldoko sedang berjuang untuk mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jangan kayak tetangga sebelah itu tak bikinnya dia malah mau ambil (partai). Siapa yang menanam ia berhak memetik kalau dia memetik, tapi nggak menanam itu begal politik," kata Hinca.
Nama Partai Serikat Pembebasan dipilih dengan sejumlah pertimbangan. Sebagaimana ditulis Rasamala dalam media sosial, "Serikat bermakna kebersamaan dan kekuatan kolektif sebagai suatu gerakan untuk membebaskan dari belenggu penderitaan, utamanya akibat kejahatan korupsi."
Rasamala menyebut idiologi Partai Serikat Pembebasan adalah "Pancasila yang hakiki bukan sekedar jargon."
Salah satu mantan pegawai KPK Yudi Purnomo mendukung Rasamala dan gagasan mendirikan partai baru. Belajar dari pengalaman, Yudi berharap, "Pesan saya untuk bang @RasamalaArt yang akan mendirikan partai politik, agar tetap idealis, jaga konsistensi atas kebenaran, jangan kompromis, dan terus menggelorakan semangat antikorupsi."
"Karena rakyat memang menanti pemimpin muda dan alternatif yang masih bersih dari korupsi."
Said menyebut PKP merupakan "rumah besar para pejuang" dan dia menyebut agenda partainya, dalam hal pemberantasan korupsi, sama dengan yang ingin diperjuangkan mantan pegawai KPK.
"Kalau berkenan, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk menerima para pejuang anti-rasuah tersebut bergabung bersama kami. Sebab PKP adalah Rumah Besar Para Pejuang."
"Saya memastikan agenda perjuangan PKP mempunyai kesamaan dengan teman-teman eks pegawai KPK. Buktinya, ketua umum kami Pak Yussuf Solichien sampai berani mengatakan di hadapan Presiden bahwa seandainya saja tidak melanggar hukum, para koruptor itu pantasnya langsung ditembak mati saja." [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER