Curiga Ahok Siap-Siap Gantikan Erick Thohir, Arief Poyuono: Kayaknya Sudah Override

Suara.com - Pernyataan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal bermasalahnya kontrak-kontrak di dalam BUMN menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satu yang menyoroti pernyataan tersebut ialah Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono.

Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Arief Poyuono menduga ada agenda di balik pernyataan  Ahok yang menyebut banyak kontrak-kontrak bermasalah di BUMN. 

Ia menuding Ahok sedang bersiap-siap menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kok kayaknya sudah override mengatakan kontrak-kontrak di BUMN banyak yang merugikan BUMN, jangan-jangan Pak Ahok siap-siap mau jadi Menteri BUMN nih ganti Erick Thohir yang dikira kurang banyak tahu kalau banyak kontrak-kontrak di BUMN itu banyak yang merugikan BUMN," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Desember 2021.

Di sisi lain, Arief melihat bahwa Erick Thohir sedang bekerja keras untuk membenahi kontrak-kontrak di BUMN agar mampu memberi keuntungan bagi negara.

Dengan itu, Arief menggarisbawahi bahwa pernyataan Ahok soal banyak kontrak di BUMN bermasalah dan merugikan negara kurang tepat. 

"Mungkin kontrak-kontrak masa lalu mungkin iya," kata Arief. 

Lebih lanjut, Arief Poyuono mengapresiasi tindakan Erick Thohir dalam merespons ucapan Ahok. 

Arief menilai kini tinggal giliran Ahok  memberikan data-data terkait kontrak di Pertamina yang bermasalah dan merugikan agar bisa di eksekusi oleh direksi Pertamina yang nantinya akan di setujui oleh menteri BUMN.

"Engga perlu gaduh dalam melakukan pengelolaan BUMN, kerja saja ditempat dimana ditugaskan yaitu di Pertamina, jangan ngurusin yang sudah jadi urusan Komisaris dan direksi BUMN lainnya, itu baru profesional namanya," pungkas Arief.

Sebelumnya diketahui bahwa Ahok secara blak-blakan membongkar banyaknya kontrak di BUMN yang merugikan.

"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" jelas Ahok dalam kanal YouTube miliknya.

Ahok juga menyebut hal itu diperparah dengan adanya dugaan direksi yang kongkalikong dengan oknum BPK. Menurutnya, para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian seharusnya dipecat.

"Mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti Anda saya proses," tegas Ahok.