Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah daerah menyampaikan kepada Menteri Nadiem Makarim jika menemukan hambatan untuk mengurangi pembelajaran tatap muka 100 persen terkait kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Mufida, pembelajaran tatap muka 100 persen perlu dihentikan, paling tidak dikurangi dengan skema 50:50, di mana 50 persen siswa melakukan PTM dan 50 persen melakukan pembelajaran jarak jauh.
Untuk wilayah dengan kasus positif tertinggi, kata Mufida, penghentian kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen wajib dilakukan.
"Penutupan PTM memang perlu dilakukan ketika tren kasus menunjukkan peningkatan signifikan. Pemda juga perlu terbuka dalam hal data, jika memang harus ditetapkan PPKM Level 3, maka PTM di sekolah 100 persen harus dihentikan agar tingkat penularan tidak semakin parah," ujar Mufida.
Berdasarkan zona
Mufida setuju dengan arahan Presiden Jokowi agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100 persen dievaluasi karena peningkatan kasus harian dan penyebaran varian Omicron.
Tapi menurut Mufida, penghentian pembelajaran tatap muka 100 persen harus didasarkan kepada wilayah dengan tingkat kasus tinggi, bukan sekadar kepada masing-masing sekolah.
"Penutupan PTM di sekolah juga sebaiknya tidak didasarkan adanya kasus covid-19 di sekolah tersebut. Tapi ketika sekolah berada di daerah yang sudah menjadi zona merah penularan Covid atau menunjukkan peningkatan kasus harian yang signifikan, maka penutupan PTM di sekolah tersebut harus dilakukan meskipun tidak ada kasus di sekolah tersebut," ujar Mufida.
Mobilitas asal siswa juga perlu diperhatikan. Mufida mengatakan ketika banyak mobilitas siswa yang berasal dari daerah dengan kasus tinggi maka pembelajaran tatap muka 100 persen di sekolah tersebut layak untuk dihentikan.
Mufida menyebut akan menjadi sangat berisiko apbila pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100 persen diteruskan. Dampaknya penularan dan penambahan kasus baru bisa meningkat.
"Belum lagi kalau kemudian penularan dari siswa ke keluargaya di rumah. Apalagi banyak siswa usia sekolah khususnya sekolah dasar yang belum mendapatkan vaksin Covid, yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejala sedang atau berat."
Menurut Mufida tidak ada salahnya menghentikan PTM 100 persen dan mengalihkan sekolah lewat pembelajaran jarak jauh. Hal itu harus dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan guru di tengah gelombang ketiga Covid-19.
Adanya varian Omicron yang saat ini melanda Indonesia, dikatakan Mufida, jangan dianggap enteng. Lantaran disebut hanya memiliki gejala ringan.
"Jika PTM dihentikan sementara, para guru tentu sudah berpengalaman cukup lama selama pandemi lalu dlam melakukan PJJ, demikian juga dengan para siswa. Sehingga pembelajaran tetap dapat dilaksanakan meskipun kualitasnya tidak sebaik melalui PTM. Penghentian PTM akan lebih bisa mengendalikan penularan," katanya.
TERPOPULER
