Suara.com - Negara bagian Karnatakadi India mengeluarkan perintah untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari setelah terjadisejumlah unjuk rasa, yang menanggapi beberapa sekolah menolak masuk murid yang memakai hijab.
Partai-partai oposisi dan kritikus di India menuduh jika pemerintah di tingkat federal dan negara bagian telah melakukan diskriminasi terhadap agama minoritas dan berisiko memicu kekerasan.
Pengadilan Tinggi Karnataka sedang mempertimbangkan untuk menentanglarangan hijab tersebut.
Apa sebenarnya yang menyebabkan protes?
Bulan lalu, sebuah sekolah menengah khusus perempuan yang dikelola pemerintah di kotaUdupi melarang siswiMuslim berhijab masuk ruang kelas.
Para siswi kemudian berkembah di luar sekolah setelah mereka dianggap menentang aturan seragam.
Beberapa pekanberikutnya, lebih banyak sekolah di negara bagian tersebut yang juga mulai menerapkan larangan penggunaan hijab di sekolah.
Laporan ini menjadi perhatian media nasional dengan tagar #HijabiisOurRight yang beredar luar di jejaring sosial.
Apa yang dilakukan oleh pelajar Muslim?
Para siswa dan siswiMuslim mengatakan jika hak-hak beragama mereka sudah dirampas.
Senin kemarin (7/02), ratusan dari siswa dan siswi, termasuk orang tua mereka, turun ke jalan menentang larangan penggunaan hijab di sekolah. Mereka menuntut agar siswi diizinkan menghadiri kelas meski mereka memakaii jilbab.
"Apa yang kita lihat adalah bentuk apartheid agama. Keputusan itu diskriminatif dan secara tidak proporsional memengaruhi perempuan Muslim," kata AH Almas, seorang pelajarberusia 18 tahun yang sudah mengikutiprotes selama beberapa pekan.
Salah satu mahasiswa juga telah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Karnataka.
Bagaimana tanggapan dari pelajar Hindu?
Ketegangan semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir di Udupi dan di tempat lain di Karnataka, yang mayoritas warganya beragamaHindu.
Kericuhan terjadi setelah sekelompok siswa dengan selendang safron, biasanya dipakai oleh umat Hindu, memadati ruang-ruang kelas untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap larangan penggunaanhijab disekolah mereka.
Mereka juga meneriakkan pujian kepada dewa-dewa Hindu, sambil memprotes penggunaan hijab yang jadi pilihan hidup para siswi Muslim.
Beberapa sekolah dilaporkan telahmelarang penggunaan selendang safron jugajuga.
Apa yang dikatakan pemerintah?
Pemerintah Karnataka dikuasaiPartai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) dengan pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Mereka mengatakan dalam sebuah perintah pada 5 Februari disebutkansemua sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen sekolah.
BC Nagesh, menteri pendidikan Karnataka mengunggahperintah tersebut di Twitter. Iamengatakan aturan berpakaian sekolahditetapkan setelah meninjau keputusan pengadilan dari seluruh India.
Dia mengatakan kepada BBC jikamendukung sekolah yang melarang penggunaan selendang safron dan hijab.
Menyusul sejumlah protes yang terjadi, Selasa kemarin (8/02), Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai memerintahkan sekolah dan perguruan tinggi ditutup selama tiga hari
Saya mengimbau kepada seluruh siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, ujarnya.
Dia sebelumnya mengatakan kepada wartawan"mereka yang tidak mau mengikuti aturan berpakaian seragam dapat mencari pilihanlain".
Apa kata para pemimpin Muslim?
Aktivis hak asasi manusia, termasuk Malala Yousafzai, pemenang Nobel,sudahmenyuarakan keprihatinan mereka dengan menyebutkan pelarangan hijab berisiko meningkatkan Islamofobia.
Mereka mengatakan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Muslim semakin meningkat di bawah pimpinan Modi dan partai nasionalis Hindu.
Mengecam hijab adalah tidak adil dan diskriminatif. Mereka yang menentangnya tercatat merusak sekularisme dan secara terbuka mendukung mayoritarianisme, kata Zakia Soman, pendiri Bharatiya Muslim Mahila Andolan, sebuah kelompok Muslim perempuan.
Yang lain berpendapat pelarangan ini menyoroti potensi isolasi dan marginalisasi umat Muslim yang merasa Modi dan BJP yang perlahan-lahan memisahkan mereka, menambah kegelisahan yang sudah bertambahdirasakan oleh komunitas minoritas.
Padahal menurut mereka India adalahsebuahnegara multikultural yang memiliki jaminan kebebasan beragama yang tercantum dalam konstitusi.
"Apa yang kami lihat adalah upaya untuk membuat perempuan Muslim tidak terlihat dan mendorong mereka keluar dari ruang publik," kata Afreen Fatima, seorang aktivis pelajardi New Delhi.
Dia mengatakan larangan itu adalah puncak darikebencian yang berkembang terhadap umat Muslim "yang sekarang sudahtermanifestasikan dalam ranah fisik".
Apa yang terjadi dengan kasus pengadilan?
Para pelajar, yangmengajukan kasus inike pengadilan tinggi, mengatakan dalam petisinya jika penggunaan hijabadalah hak dasar dalamberagama yang dijamin oleh konstitusi.
Sidang di ibukota negara bagian Bengaluru dimulai Selasa kemarin.
Belum ada yang diputuskan, tapi hakim minta agar tetap damai dan tenang. Sidang masih berlanjut hingga kemarin (9/02).
Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporan bahasa Inggris .
TERPOPULER
