Suara.com - Partai Buruh akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (13/6/2022). Pelaporan ini terkait masa kampanye 75 hari.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam kesepakatan masa kampanye 75 hari oleh KPU, pemerintah dan DPR.
Said menuturkan kesepakatan antara KPU dengan pemerintah dan DPR merupakan bentuk pelanggaran serius dan berat yang dilakukan oleh KPU.
"Itu pelanggaran serius. Kami akan laporkan KPU ke Bawaslu. Partai Buruh akan laporkan KPU karena telah melakukan pelanggaran undang-undang pemilu dan itu berbahaya," ujar Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (13/6/2022).
Pelanggaran serius yang dimaksud Said Iqbal lantaran KPU merupakan lembaga independen yang dibentuk atas perintah Undang-undang Dasar.
Karena itu, kata Said Iqbal,sSeharusnya KPU tak boleh membuat kesepakatan dengan DPR dan pemerintah. Pasalnya DPR dan pemerintah yang berisi partai politik akan menjadi peserta Pemilu.
"Masa KPU membuat kesepakatan dengan peserta pemilu dan serta Pilpres yang boleh dalam undang-undang konsultasi bukan kesepakatan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Maka KPU komisioner rapat baru memutuskan secara independen," papar dia
Lebih lanjut, Said Iqbal menilai masa kampanye 75 hari sangat memberatkan partai non parlemen dan partai baru seperti Partai Buruh.
Karena itu Partai Buruh menolak kesepakatan masa kampanye 75 hari. Menurut Said Iqbal kesepakatan tersebut juga melanggar azas jujur dan adil.
"Ini sangat menguntungkan partai-partai yang ada di parlemen dan merugikan partai yang ada dalam parlemen dan partai baru, ini telah melanggar asas, jujur dan adil. Tidak adil, ini pelanggaran berat. Oleh karena kita minta hari ini kita akan laporkan KPU ke Bawaslu terhadap pelanggaran berat masa kampanye 75 hari, cabut itu kesepakatan dan jangan dituangkan dalam PKPU," katanya.
Untuk diketahui jajaran Partai Buruh sudah berada di kantor Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.
