Suara.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sejak amandemen UU 1945, partai politik menjadi penentu tunggal arah perjalanan bangsa Indonesia. Parpol juga menjadi instrumen untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden serta memutuskan diterbitkannnya Undang-undang.
"Partai politik melalui fraksi di DPR RI, yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga negara," ujar La Nyalla dalam FGD 'Amandemen Konstitusi dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat', Kamis (23/6/2022).
DPD RI sebagai wakil dari daerah kata La Nyalla, tak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.
Menurutnya sejak amandemen entitas non partisan terpinggirkan. Semua simpul, penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan partai politik.
"Inilah yang kemudian menghasilkan pola partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen," ucap La Nyalla.
Tak hanya itu, sejak amandemen UU 1945 tersebut, DPR bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sehingga terjadi dominasi dan hegemoni partai politik untuk memaksa suara rakyat.
"Mereka (DPR) juga bersepakat membuat undang-undang yang memberi ambang batas pencalonan presiden atau presidensil tres sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung Vox populi dengan cara memaksa suara rakyat, dalam pilpres, terhadap pilihan terbatas, yang telah mereka tentukan," tutur La Nyalla.
Karena itu kata La Nyalla, terjadi proses pertemuan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik untuk mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional melalui Pemilihan Presiden.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan oligarki ekonomi akan terlibat membiayai semua proses. Yaitu dari mulai biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres.
Baca Juga: Singgung 9 Naga, Budayawan Eros Djarot: Jokowi Penguasa tapi Tidak Berkuasa
Karenanya kata La Nyalla, tak heran jika janji manis yang disampaikan saat kampanye calon presiden tak pernah terealisasi karena adanya peran oligarki ekonomi. Sebab, oligarki ekonomi juga yang membiayai capres dan cawapres yang diusung.
"Jangan heran bila janji-janji manis kampanye untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang diucapkan oleh kandidat capres cawapres, tidak akan pernah terwujud, karena ada peran oligarki ekonomi yang membiayai proses munculnya pasangan capres dan cawapres itu," jelasnya.
Lebih lanjut, La Nyalla menuturkan oligarki ekonomi juga akan meminta balasan bahwa kebijakan dan kekuasaan harus berpihak pada kepentingan oligarki.
Lebih lanjut, ia menyebut selama oligarki ekonomi ikut terlibat membiayai capres dan cawapres, janji-janji manis tak akan pernah terealisasi.
"Oligarki ekonomi akan menuntut balas agar kebijakan dan kekuasaan, harus berpihak kepada kepentingan mereka. Maka siapapun calon presiden dan 2024 nanti selama oligarki ekonomi ikut mendesain dan membiayai, maka janji-janji manis capres itu tidak akan pernah terwujud," katanya.
