facebook

Viral Pidato Jokowi Soal Indonesia Kebanyakan Peraturan Bikin Ruwet, Panen Sindiran: Lagi Mengkritik Pemerintah Ya?

Ruth Meliana Dwi Indriani | Elvariza Opita
Viral Pidato Jokowi Soal Indonesia Kebanyakan Peraturan Bikin Ruwet, Panen Sindiran: Lagi Mengkritik Pemerintah Ya?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat berpidato di dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6/2022). (Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden).

Klip video lawas Jokowi yang berpidato soal pentingnya Omnibus Law itu kembali viral dan kini dikaitkan dengan banyaknya kebijakan yang dianggap mempersulit masyarakat.

Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Termasuk kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus dilakukan memakai aplikasi MyPertamina.

Banyak yang menilai kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone.

Di tengah huru-hara tersebut, sebuah potongan pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi.

Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.

Baca Juga: Bikin Haru, Tahu Bapaknya Meninggal, TNI Ini Berlari dan Menangis Brutal Saat Sampai di Rumah

"Negara ini sudah kebanyakan peraturan," tegas Jokowi dalam klip video yang diunggah oleh akun Instagram @ndorobei.official tersebut.

"Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," sambungnya, seperti dikutip Suara.com pada Sabtu (2/7/2022).

Jokowi menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.

"Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" kritiknya.

Karena itulah Jokowi mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri.

Baca Juga: MyPertamina Disebut Inovasi Dalam Bisnis, Kepala Kantor KPPU Kanwil V Balikpapan Manaek SM Pasaribu: Tetap Diawasi

"Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop," ujar Jokowi menekankan.

Komentar