Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sebanyak lima juta buruh akan turun ke jalan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Buruh soal Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).
Ia juga menyebut sebanyak 15 ribu pabrik bakal berhenti bekerja apabila DPR RI tetap kekeuh membahas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"15 ribu pabrik akan berhenti bekerja bilamana guugatan UU PPP ditolak hakim MK dan kemudian DPR dan pemerintah memaksakan kehendak membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (15/7/2022).
Setidaknya sebanyak 60 federasi serikat buruh setingkat nasional akan mengorganisir aksi mogok nasional tersebut. Rencananya, buruh dari 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia akan terlibat pada aksi mogok tersebut.
"Melibatkan 5 juta buruh, termasuk ojol, pengemudi, petani, nelayan, PRT, buruh migran dan kelompok-kelompok lain. 5 juta buruh di 34 provinsi," ujarnya.
Kendati demikian, Said Iqbal belum bisa memastikan kapan aksi mogok nasional itu akan digelar. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari MK.
"Kapan? Ya, menunggu dulu kapan itu omnibus law UU Ciptaker itu akan dibahas."
Gugatan Partai Buruh
Partai Buruh melayangkan gugatan terhadap uji formil dan materiil terhadap UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (P3) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/6/2022).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa pendaftaran judicial review dilakukan dengan cara datang secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin secara langsung oleh Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin dan Muhammad Imam Nassef.
Said mengatakan, tak hanya Partai Buruh, gugatan ini dilakukan juga oleh 4 Konfederasi Serikat Buruh terbesar di Indonesia, 60 Federasi Serikat Buruh, SPI, JALA PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Buruh Migran, dan Ojek Online.
"Akan ikut mengantar kuasa hukum mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kurang lebih 150 orang buruh," kata Said kepada wartawan, Senin.
"Dalam pengujian materiil, kita tidak menolak metode omnibus. Tetapi meminta agar metode itu hanya boleh digunakan untuk penggabungan berbagai materi muatan ke dalam sebuah Undang-Undang, sepanjang materi muatan yang digabungkan itu mempunyai kesamaan subjek," sambungnya.
Ia menyampaikan, tujuan dari petitum itu adalah agar apabila UU Ketenagakerjaan hendak diubah, maka perubahannya tidak boleh digabungkan dalam satu Undang-Undang dengan materi muatan yang berkenaan dengan investasi dan sebagainya.
"Hal lainnya adalah kita meminta agar RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden dan sudah disahkan secara materiil dalam sidang Paripurna DPR tidak boleh diubah," tuturnya.
TERPOPULER
