Infografis
Suara.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kritik kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin booster bagi para pengguna transportasi. Sebab kebijakan itu masih belum efektif dalam pemulihan ekonomi.
Kritikan itu dikatakan Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono.
Menurutnya pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim atau sekitar 12 persen apabila dibandingkan dengan transportasi pribadi.
"Sebagaimana merujuk surat edaran Satgas COVID-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. Kebijakan tersebut sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi Nasional," kata Bambang melalui siaran pers, Selasa.
Dia melanjutkan, apabila kebijakan ini diterapkan tidak akan berdampak terhadap kekebalan "komunal" bahkan dampaknya pada perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi berpotensi macet, dan peningkatan kecelakaan di jalan raya.
Kebijakan ini akan berdampak pada pemborosan, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi bertambah.
Seharusnya pemerintah paham dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka perpindahan/pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.
"Seharusnya, sebelum mengeluarkan kebijakan. Pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian, hal ini dapat dibuktikan bahwa vaksin booster bukan segala-galanya untuk mencegah virus COVID-19," ujarnya.
Bahkan, total penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa pertambahan kasus COVID-19 terhitung 12 Juli 2022 mencapai 3.361 kasus per hari, sedangkan Taiwan yang sudah booster 73 persen dari total penduduk 23 juta jiwa per tanggal 12 Juli 2022 tambahan kasus sebesar 28.972 kasus per hari.
Baca Juga: Penjelasan IDAI soal Vaksin Booster untuk Anak
Singapura yang sudah Booster 74 persen dari lima juta jiwa penduduk saat ini ada tambahan kasus sebesar 5.974 kasus per hari.
