Suara.com - Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton mendesak pemerintah Australia menutup perbatasan dengan Indonesia karena risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hal ini tampaknya tidak sesuai dengan saran kesehatan dari pejabat tertinggi kedokteran hewan.
Sikap pemimpin Partai Liberal itu juga tidak sejalan dengan pandangan pelaku usaha berpotensi paling terdampakjika PMK mewabah di Australia.
Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia, Dr Mark Schipp, yang terus memantau kesiapan biosekuriti negara itu, menegaskan penutupan perbatasan dengan Indonesia tidaklah diperlukan.
Pelaku industri dari Federasi Petani Nasional, Dewan Industri Daging Australia,Dewan Peternak Sapi Australia, Produsen Domba Australia, Asosiasi Penggemukan Ternak Australia dan Dewan Eksportir Ternak Australia semuanya mendukung agar perbatasan dengan Indonesia tetap terbuka.
Dewan Industri Susu Australia juga menerima saran dari pemerintah Australia untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.
Sangat jarang sekali adanya politisi yang menyerukan permintaan ekstrem seperti itu, tanpa dukungan kalangan industri terkait atau saran dari para pakar.
Selama menjabat sebagai pemimpin oposisi dalam dua bulan terakhir, Peter Dutton mungkin berpandangan dirinya tidak akan rugi apa-apa bila menyampaikan desakan ini. Mungkin pula dia menyamakan antara biosekuriti dan keamanan nasional.
Dr Schipp, yang belum lama berhenti sebagai presiden Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, mengatakan Australia memiliki pengaturan biosekuriti terkuat di dunia.
"Kita ini terkenal di seluruh dunia karena pengaturan yang kita terapkan di bandara dan pelabuhan laut," kata Dr Schipp.
Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk memvaksinasi ternak.
Dr Schipp juga berulang kali mengingatkan bahwa paket makanan yang dibawa secara ilegal menimbulkan risiko penyebaran penyakit ternak yang lebih besar dibandingkan dengan turis yang membawa virus pada pakaian atau sepatu mereka.
Selain itu, ada puluhan negara di mana wabah PMK telah menyebar, tapi Partai Koalisi Liberal/Nasional sendiri tidak pernah menutup perbatasan Australia ketika mereka masih berkuasa.
Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk ternak sapi dan biji-bijian gandum Australia.
Menutup pintu untuk Jakarta jelas akan merepotkan hubungan perdagangan dan diplomatik, yang belum sepenuhnya sembuh akibat keputusan Australia tahun 2011 untuk mengakhiri ekspor ternak hidup secara sepihak.
Partai Koalisi seringkali berdalihbahwa penghentian ekspor ternak itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Partai Buruh dan harus dibayar oleh pembayar pajak Australia sampai sekarang.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
News | Kamis, 23 April 2026 | 19:00 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran
Foto | Kamis, 23 April 2026 | 21:35 WIB
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan
Bri | Kamis, 23 April 2026 | 21:21 WIB
Terkini
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:17 WIB
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
News | Kamis, 23 April 2026 | 20:33 WIB