Di Australia Ada Dua Uang Pensiun yang Bisa Diterima oleh Warga

Siswanto | ABC | Suara.com

Selasa, 06 September 2022 | 12:13 WIB
Di Australia Ada Dua Uang Pensiun yang Bisa Diterima oleh Warga
Ilustrasi dolar [shutterstock]

Suara.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempelajari sistem dana pensiun pribadi di Australia yang bemanfaat bagi warga maupun menjadi sumber pendanaan di berbagai proyek bisnis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah menerima masukan soal dana pensiun dari Australia terkait skema pensiunan di sana.

Skema yang dikenal dengan istilah 'superannuation' itu sudah dijalankan puluhan tahun di Australia dan berhasil mengelola dana lebih dari 1 triliun dolar AS.

"Ini merupakan suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian yang luar biasa," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen DPR Jakarta, beberapa waktu lalu (25/08).

Jadi apa sebenarnya 'superannuation' dan bagaimana pengelolaannya?

Apa itu 'Superannuation'?

Di Australia ada dua uang pensiun yang bisa diterima oleh warga.

Yang pertama adalah pensiun yang dibayarkan oleh negara, sementara yang kedua adalah dana pensiun pribadi yang dikelola oleh sistem yang dikenal dengan nama 'superannuation'.

Dana pensiun pribadi yang juga dikenal dengan istilah 'super', kependekan dari 'superannuation', adalah dana yang dibayarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja atau yang kita tabung sendiri.

Nilainya berbeda-beda, tergantung kondisi masing-masing pekerja sampai dia pensiun, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Kontribusi dari perusahaan itu dibayarkan ke akun super kita di luar gaji yang kita terima dengan persentase tertentu, biasanya disebut 'super guarantee' (SG).

Jadi, super pada dasarnya adalah uang yang diberikan oleh perusahaan tempat kita bekerja yang disimpan di badan dana pensiun, dan uang itu dapat digunakan setelah kita pensiun.

Berapa 'super' yang dibayar perusahaan?

Meski keharusan pembayaran SG baru dimulai pada 1992 dengan besaran yang harus dibayarkan sebesar tiga persen, industri super sudah mulai berkembang di Australia sejak tahun 1980-an.

Saat itu kebanyakan pegawai negeri atau pegawai perusahaan besar menyimpan uang  mereka untuk dana pensiun.

Kini mulai 1 Juli 2022, jumlah persentase minimum super yang harus dibayarkan adalah 10 persen dari gaji, atau naik dari 9 persen sebelumnya.

Besaran ini setiap tahun akan naik sampai 12 persen pada tahun 2025.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Berapa Besaran Dana Pensiun yang Aman di Indonesia? Ini Perhitungannya

Berapa Besaran Dana Pensiun yang Aman di Indonesia? Ini Perhitungannya

Bisnis | Jum'at, 01 Mei 2026 | 11:52 WIB

Kapan Waktu Terbaik Menyiapkan Dana Pensiun? Ini Strateginya

Kapan Waktu Terbaik Menyiapkan Dana Pensiun? Ini Strateginya

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 17:05 WIB

Aset Tembus Rp2.992 Triliun, OJK Perkuat Tata Kelola Dana Pensiun

Aset Tembus Rp2.992 Triliun, OJK Perkuat Tata Kelola Dana Pensiun

Bisnis | Selasa, 14 April 2026 | 06:00 WIB

Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes

Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes

Bisnis | Senin, 23 Maret 2026 | 18:11 WIB

Nominal Uang Pensiun DPR yang Resmi Dicabut MK

Nominal Uang Pensiun DPR yang Resmi Dicabut MK

Bisnis | Minggu, 22 Maret 2026 | 06:55 WIB

UU Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Pembuatan Aturan Baru

UU Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Pembuatan Aturan Baru

News | Selasa, 17 Maret 2026 | 10:30 WIB

Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI

Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI

Bisnis | Jum'at, 27 Februari 2026 | 10:49 WIB

Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal

Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal

Bisnis | Rabu, 25 Februari 2026 | 16:15 WIB

Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer

Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer

Bisnis | Jum'at, 20 Februari 2026 | 17:44 WIB

Purbaya Naikkan Limit Investasi Saham Dana Pensiun dan Asuransi Jadi 20 Persen, Batasi di LQ45

Purbaya Naikkan Limit Investasi Saham Dana Pensiun dan Asuransi Jadi 20 Persen, Batasi di LQ45

Bisnis | Minggu, 01 Februari 2026 | 11:01 WIB

Terkini

Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua

Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 22:05 WIB

Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza

Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:55 WIB

APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi

APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:51 WIB

RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal

RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:47 WIB

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:18 WIB

Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel

Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:15 WIB

Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan

Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:04 WIB

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:52 WIB

Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya

Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:42 WIB

Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual

Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:38 WIB