Terkesan Ingin Tebar Ketakutan, KontraS Curiga Hakim MA Dijaga Tentara untuk Halangi Pengungkapan Korupsi

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penempatan TNI untuk keamanan di gedung Mahkamah Agung (MA) bertepatan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat hakim agung, seolah sebagai upaya penghalangan proses hukum dan bisa memicu terjadinya konflik kepentingan.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan selain itu juga memberikan nuansa ketakutan.

"Apalagi wacana tersebut beriringan dengan pengusutan dugaan tindak korupsi oleh KPK. Selain melahirkan nuansa ketakutan, keberadaan TNI akan cenderung conflict of interest karena bisa dianggap menghalangi proses pengungkapan korupsi." kata Rivanlee saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/11/2022).

Menurutnya penempatan TNI di lingkungan MA sangat berlebihan. Bahkan menurutnya tujuan agar orang yang tidak berkepentingan sembarangan masuk, malah bermakna lain.

"Keberadaan mereka malah lebih cenderung berkesan bahwa ada nuansa ketakutan yang dibentuk daripada dalih, tamu tak boleh sembarangan," tegas Rivanlee.

Penempatan militer, juga menjadi pertanda bahwa pihak MA tidak mengerti tugas dan fungsi dari TNI.

"Sialnya, penempatan tersebut seolah mendapat pemwajaran dari level panglima, polhukam, bahkan presiden. Jika demikian, maka MA sampai level yang berkaitan, seolah tidak memahami tugas dan fungsi TNI sebagai pertahanan negara," kata Rivanlee.

Diketahui seorang Hakim Agung, Sudrajad Dimyati menjadi tersangka dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melakukan penggeledahan di MA guna menemukan barang bukti.

Klaim Amankan Hakim dari Orang Gak Jelas

Sebelumnya, Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa gedung MA kini dijaga oleh personel TNI. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan.

Andi menyebut, langkah itu dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi dalam persoalan pengamanan di lingkungan MA. Menurut dia, penjagaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh pengamanan internal MA turut dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI dianggap belum memadai.

"Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personel TNI atau Militer dari pengadilan militer," kata Andi Samsan kepada Suara.com, Rabu (9/11/2022) lalu.

Andi menambahkan, pengamanan di sekitar gedung MA perlu dijaga personel TNI juga bertujuan untuk mengantisipasi orang-orang yang keluar dan masuk ke Gedung MA.

"Seperti masuknya orang- orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP."