Mantan Ketua KPK Ikut Soroti Ucapan Luhut Soal OTT: Kalau untuk Law Enforcement ya Gak Masalah

Chyntia Sami Bhayangkara, Sekar Anindyah Lamase

Rabu, 21 Desember 2022 | 12:03 WIB
Mantan Ketua KPK Ikut Soroti Ucapan Luhut Soal OTT: Kalau untuk Law Enforcement ya Gak Masalah
Abraham Samad (YouTube/Refly Harun)

Suara.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut menyoroti dan menaggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Luhut sempat menyebut bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK malah membuat citra Indonesia semakin jelek.

Abraham menyampaikan bahwa tak ada yang salah dengan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK. Sebab menurutnya, OTT KPK fokus dari bagian penegakan hukum.

"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan, sebenarnya intinya itu,” kata Abraham dikutip dari tayangan Metro TV, Rabu (21/12/2022).

"Walaupun undang-undang (UU KPK) sudah tidak seperti dulu, tapi dia (KPK) masih diberikan ruang, kewenangan, tugas, untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT," katanya di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Abraham kembali menegaskan jika OTT masih dalam konteks law enforcement, maka OTT tak menjadi masalah dan diperbolehkan.

Terlebih lagi, OTT tersebut dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan penegakan hukum.

"Kalau dalam konteks law enforcement penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu menjadi fokus KPK itu nggak ada masalah," tuturnya.

Kendati demikian, Abraham menyebut jika OTT tersebut disalahgunakan maka akan menjadi masalah.

baca juga

Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga turut menyindir Luhut melalui akun Twitternya.

"Semoga tiddk banyak pejabat yg tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jangan-jangan dianggap tidak penting?" tulis @nazaqistsha, dikutip Suara.com pada Rabu (21/12/2022).

Novel juga menyampaikan bahwa KPK perlu melakukan sosialisasi kepada para pejabat. Pasalnya, OTT disebut Novel Baswedan menyasar ke pejabat siapa saja.

"@KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dgn OTT," ungkap Novel.

"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalau sudah tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Karena penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap," lanjutnya.

Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.

"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).

Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis

Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis

News | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:52 WIB

KPK Berang Disebut Kerajinan OTT Maling Uang Rakyat Dinilai Luhut Rugikan Nama Baik NKRI

KPK Berang Disebut Kerajinan OTT Maling Uang Rakyat Dinilai Luhut Rugikan Nama Baik NKRI

Tasikmalaya | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:47 WIB

Demokrat 'Puji' Usul Luhut Kurangi OTT, Disebut Bisa Hilangkan Korupsi: Sekalian Aja Hapus KPK, Iya Nggak?

Demokrat 'Puji' Usul Luhut Kurangi OTT, Disebut Bisa Hilangkan Korupsi: Sekalian Aja Hapus KPK, Iya Nggak?

News | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:43 WIB

Ocehan Luhut KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Disoal Novel Baswedan, Jubir Langsung Turun Tangan

Ocehan Luhut KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Disoal Novel Baswedan, Jubir Langsung Turun Tangan

Bandung | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:19 WIB

PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut

PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut

News | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:16 WIB

Heboh Luhut Minta Jangan Sering-sering OTT KPK, Mahfud MD Pasang Badan: Apa yang Salah?

Heboh Luhut Minta Jangan Sering-sering OTT KPK, Mahfud MD Pasang Badan: Apa yang Salah?

News | Rabu, 21 Desember 2022 | 11:18 WIB

Terkini

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

Bogor | Rabu, 16 September 2026 | 22:21 WIB

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

×