Suara.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai rakyat seperti beli kucing dalam karung, jika pemilu nanti diberlakukan kembali sistem proporsional tertutup.
Menurut Andi, hal itu karena nanti rakyat hanya memilih tanda gambar dan tak ada lagi memilih caleg ataupun wakil rakyat. Andi menyebut nanti rakyat hanya akan memilih partai yang ada di sana dan yang tak dikenalnya sama sekali.
Terlebih lagi yang terpilih adalah nomor urut, sehingga Andi menganggap rakyat sudah pasti akan memilih nomor satu.
"Yang terpilih itu nomor urut, bergantung pada nomor urut. Pastilah nomor satu, kalau satu kursi dapat ya nomor satu itu,"jelas Andi Malarangeng, dikutip Suara.com dari tayangan salah satu televisi swasta pada Rabu (04/01/2023).
Atas dasar demikian, Andi merasa rakyat seakan dikebiri oleh undang-undang ketika memilih wakil rakyat jika kembali ke sistem proporsional tertutup.
"Karena itu yang menjadi persoalan adalah hak rakyat untuk memilih wakil rakyat secara langsung itu ya dikebiri oleh undang-undang ini," sambungnya.
Menurut Andi, apabila sistem proporsional tertutup akan diberlakukan kembali di pemilu 2024 mendatang, ia menilai hal tersebut menjadi kemunduran demokrasi Indonesia.
"Itu artinya kemunduran bagi demokrasi," pungkasnya.
Pendapat Pro Terkait Wacana Pemilu Sistem Proporsional Tertutup
Secara pribadi Ketua KPU Hasyim Asy'ari setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Hal terssebut disampaikan jauh-jauh hari, sebelum perkara itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau KPU ditanya, ya pilih proposional tertutup karena desain surat suaranya cuma 1 berlaku di semua dapil. Bukannya KPU mengusulkan ini enggak ya, tapi kalau ditanya di antara pilihan itu ya pilih proposional tertutup karena desain surat suaranya lebih simpel," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Jumat (14/10/2022) lalu.
Beberapa keunggulan proporsional tertutup dibandingkan proporsional terbuka di mata Hasyim Asy'ari adalah desain kertas suara lebih simpel dan desain kertas suara sama di seluruh Indonesia.
Bukan hanya itu saja, anggaran yang keluar dianggap lebih murah dibandingkan proporsional terbuka karena anggaran pencetakan kertas suara sama di seluruh Indonesia.
Pendapat senada diungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang turut mendukung kemungkinan diadakannya kembali pileg tertutup.
"Pertama saya ingin menyampaikan dukungan kepada pihak penyelenggara PDIP yang sama-sama salah satunya nanti agar pilkada, eh pemilu itu kembali ke proporsional tertutup," ujar Mahfud di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis (13/10/2022).
TERPOPULER
