Suara.com - Pernyataan Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi, soal pentingnya izin sebelum reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo terus menjadi buah bibir.
Sebagai pengingat, Gus Choi menyebut Jokowi harusnya menghormati hak Partai NasDem sebagai pendukung setia dan berkonsultasi dahulu sebelum memutuskan reshuffle.
Pernyataan Gus Choi ini menuai beragam respons, salah satu yang vokal menyuarakan pendapat kontra adalah pegiat media sosial Mazdjo Pray.
Awalnya Mazdjo dengan nyelekit menyinggung pernyataan Gus Choi soal Jokowi bukan raja yang ujug-ujug menjadi penguasa tanpa dukungan partai.
"Pak Jokowi memang bukan raja, tapi dia presiden. Lah emang Surya Paloh itu siapa? Presiden bukan, raja juga bukan," kritik Mazdjo, dikutip dari kanal YouTube MindTV Indonesia, Selasa (10/1/2023).
"Apa karena Surya Paloh terlihat lebih sangar dan brewokan gitu makanya Pak Jokowi harus izin dulu sebelum melakukan reshuffle?" seloroh Mazdjo lebih lanjut.
Mazdjo menilai Gus Choi tidak memahami hukum tata negara. Pasalnya tidak ada regulasi yang mengatur presiden harus berkonsultasi apalagi meminta izin sebelum melakukan reshuffle kabinet. Di sisi lain, reshuffle kabinet juga merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Dengan pernyataan Effendy Choirie yang meminta Jokowi lapor dulu ke Surya Paloh kalau mau reshuffle, NasDem seolah memperlakukan Jokowi seperti pesuruhnya Surya Paloh. Ini kebalik!" tegas Mazdjo.
![Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018). [Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/09/11/41797-ketua-badan-pemenangan-pemilu-partai-nasdem-effendy-choirie.jpg)
Dalam kesempatan yang sama, Mazdjo juga mengkritik Partai NasDem yang ribut sendiri karena berusaha berpolitik dua kaki. Pasalnya selama ini Partai NasDem sudah mendapatkan banyak keuntungan politik dengan menjadi koalisi Jokowi sejak tahun 2014.
Baca Juga: Lukas Enembe Akhirnya Ditangkap KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum!
"Kalau semua keuntungan sebagai partai koalisi itu perlahan-lahan bakal sirna, itu bukan karena Pak Jokowi tidak tahu terima kasih. Tapi karena NasDem yang gatal pengin buru-buru berkuasa penuh dengan buru-buru angkat Anies sebagai bakal capres," ujar Mazdjo.
"Kemudian mem-branding Anies seolah-olah sebagai lawannya Pak Jokowi, antitesa Pak Jokowi, di mana menurut NasDem mereka akan terus dukung Pak Jokowi. Ini maksudnya NasDem gimana ya? Main dua kaki? Bermuka dua?" pungkasnya.
