Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
5. Sebagian LHP sudah menghasilkan putusan pengadilan
Selanjutnya, urai Mahfud, untuk Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp189.273.872.395.172, telah dilakukan Langkah hukum terhadap dugaan Tindak Pidana Asal (TPA).
Menurut dia, atas kasus tersebut telah ada hasilnya berupa putusan pengadilan hingga Peninjauan Kembali (PK).
6. Komite akan bentuk satgas
Terkait dengan hasil rapat tersebut, disepakatikalau Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan mengawasi untukmenindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987,00 dengan melakukan Case Building (membangun kasus dari awal).
7. LHP paling besar diprioritaskan
Adapun tum gabungan/Satgas yang akan dibentuk itu akan melibatkan sejumlah lembaga, diantaranya PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam.
Menurut Mahfud, komite akan memprioritaskan LHP yang bernilai paling esar, yakni senilai agregat Rp189 triliun, karena sudah menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga: Kronologi Soimah Didatangi Petugas Pajak Bawa Debt Collector sampai Bikin Menkeu Turun Tangan
Kontributor : Damayanti Kahyangan
