Buka Ruang Koalisi, PDIP Ngotot Capres Dari Kadernya, Hasto: Itu Keputusan Resmi Partai

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 15 April 2023 | 22:26 WIB
Buka Ruang Koalisi, PDIP Ngotot Capres Dari Kadernya, Hasto: Itu Keputusan Resmi Partai
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih mendorong kadernya sebagai calon presiden untuk bisa diusung di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu sudah menjadi keputusan resmi partai. 

Selain itu ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri juga sudah menegaskan akan mengusung kadernya sendiri di Pilpres mendatang. 

"Di dalam demokrasi yang sehat ketika PDI Perjuangan melakukan pelembagaan partai seperti adanya sekolah partai, tentu saja kami mendorong kader internal partai. Dan ini sudah menjadi policy, diputuskan di dalam kongres kelima dan dipertegas oleh ibu ketua umum pada saat HUT PDIP ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023). 

Sebelumnya, PDIP sempat disindir oleh Golkar lantaran terlihat ngotot mensyaratkan kadernya harus menjadi capres dalam koalisi. 

Menanggapi hal itu, Hasto mengaku tak mau ambil pusing. Ia mengatakan, PDIP akan menjadi pendegar yang baik. 

"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik," ujarnya. 

Kendati begitu, Hasto menegaskan, terkait koalisi partai-partai baru akan mengerucut setelah Megawati mengumumkan nama capres yang akan diusung PDIP. 

"Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Dari pengalaman mengumumkan pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut," tuturnya. 

Wanti-wanti Golkar 

Sebelumnya, Partai Golkar terbuka jika PDI Perjuangan bergabung untuk membentuk Koalisi Besar di Pilpres 2024. Namun PDIP diingatkan jika ingin bergabung harus mengikuti aturan main. 

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/4). 

Ace mengatakan, bahwa adanya Koalisi Besar pasti lebih dulu ada partai yang menjadi inisiator. Ia pun mewanti-wanti jika ada partai yang datang belakangan justru malah menguasai. 

"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisasi," katanya. 

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," sambungnya. 

Untuk itu, ia mengatakan, soal Koalisi Besar tersebut akan dibangun dengan dasar kesepahaman masing-masing. Bukan justru menyodorkan syarat-syarat tertentu. 

"Ya tentu, kan dibangun dalam konteks seperti itu gitu," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PDIP Sebut Parliamentary Threshold 5 Persen Ideal, Minta Pembahasan Libatkan Publik

PDIP Sebut Parliamentary Threshold 5 Persen Ideal, Minta Pembahasan Libatkan Publik

News | Rabu, 16 September 2026 | 17:55 WIB

Kasus Korupsi HGB Bogor: DPR Desak KPK Ungkap Jaringan di Balik Orang Kepercayaan Menteri

Kasus Korupsi HGB Bogor: DPR Desak KPK Ungkap Jaringan di Balik Orang Kepercayaan Menteri

News | Rabu, 16 September 2026 | 17:52 WIB

Bukan Gegara Sowan ke Jokowi, PDIP Buka Pemicu Pemecatan Achmad Hidayat: Ada Pidana dan Perdata!

Bukan Gegara Sowan ke Jokowi, PDIP Buka Pemicu Pemecatan Achmad Hidayat: Ada Pidana dan Perdata!

News | Senin, 14 September 2026 | 16:27 WIB

Lapas Rawan Pungli, Andreas Pareira Desak KemenImipas Optimalkan Kontrol Digital

Lapas Rawan Pungli, Andreas Pareira Desak KemenImipas Optimalkan Kontrol Digital

News | Rabu, 09 September 2026 | 14:30 WIB

PDIP Sebut Pidato AHY Sarat Pesan Politik, Ada Ketidakpuasan di Kabinet Prabowo?

PDIP Sebut Pidato AHY Sarat Pesan Politik, Ada Ketidakpuasan di Kabinet Prabowo?

News | Rabu, 09 September 2026 | 10:35 WIB

Foto Dicatut dan Dikaitkan dengan Ojol Melva Pardede, Politisi PDIP Ellen Taroreh Lapor Polisi

Foto Dicatut dan Dikaitkan dengan Ojol Melva Pardede, Politisi PDIP Ellen Taroreh Lapor Polisi

News | Selasa, 08 September 2026 | 11:55 WIB

Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara

Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:39 WIB

Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional

Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 19:20 WIB

Bela Puan Maharani, Hasto Tegaskan Komitmen PDIP Garap RUU Perampasan Aset Tak Perlu Diragukan

Bela Puan Maharani, Hasto Tegaskan Komitmen PDIP Garap RUU Perampasan Aset Tak Perlu Diragukan

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 18:57 WIB

Data Desil Ngawur, PDIP Temukan 130 Mahasiswa Unpad hingga Anak Tukang Becak Masuk Desil 9

Data Desil Ngawur, PDIP Temukan 130 Mahasiswa Unpad hingga Anak Tukang Becak Masuk Desil 9

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 15:20 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×