REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung yang memutus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh bebas.
Pada Selasa (1/8/2023), Hakim memutuskan Gazalba tidak terbukti bersalah menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, salinan putusan dijadikan bahan dasar kasasi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung.
"Kami juga sangat berharap Pengadilan Negeri Bandung segera mengirimkan salinan resmi/salinan putusan resminya kepada kami/kepada tim jaksa KPK, agar analisis, kami pelajari sebagai bahan untuk menyusun memori kasasinya," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (3/8/2023).
Ali menyebut, biasanya salinan putusan diberikan memakan waktu yang tergolong lama.
"Kalau dari pengalaman yang sering terjadi, kemudian salinan putusan sangat lama, kami sih tidak berharap demikian tentunya. Kami berharap secepatnya," ujar Ali.
![Hakim Agung Gazalba Saleh, tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, saat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (8/12/2022). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/08/57738-hakim-agung-gazalba-saleh.jpg)
KPK Ajukan Kasasi ke MA
Gazalba telah bebas dari Rutan KPK terhitung sejak Selasa (1/8/2023) kemarin. Menanggapi hal itu, KPK segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"Kami sangat yakin dengan alat bukti yang KPK miliki, sehingga kami akan segera lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata Ali lewat keterangan, Selasa (1/8/2023).
KPK memastikan, proses penyidikan perkara yang menjerat Gazalba, murni penegakan hukum.
"Penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi saja," kata Ali.
"Namun juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan agar tidak terjadi praktik lancung korupsi, salah satunya melalui modus jual-beli perkara," sambungnya.
Gazalba Saleh jadi terdakwa bersama dua anak buahnya karena disebut KPK diduga menerima suap senilai Rp 2,2 miliar untuk memvonis Budiman Gandi Suparman 5 tahun penjara, pada perkara perselisihan internal koperasi simpan pinjam ID (KSP Intidana).
Dana itu diduga diberikan Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) yang memperkarakan Budiman.
TERPOPULER
