Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan urusan usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang belakangan ramai menjadi perhatian diserahkan kepada partai politik di Koalisi Perubahan.
Kini, Anies Baswedan enggan bicara panjang lebar terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.
"Kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam supaya wilayah partai," kata Anies kepada wartawan di Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (24/2/2024).
Anies menyebut terkait usulan hak angket tersebut merupakan ranah para ketua umum dan sekjen partai koalisi.
"Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang bicara," ucap Anies.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan akan sangat disayangkan jika usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 diabaikan begitu saja.
"Saya pikir hak-hak konstutisional itu jalan yang mau kita tempuh. Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Paloh menegaskan bahwa tiga partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni NasDem, PKB, dan PKS akan mendukung usulan hak angket tersebut.
"Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam koalisi perubahan jelas lah memberikan support memberikan katakanlah dukungan, prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," beber Paloh.
Baca Juga: Anies Baswedan hingga Eks Panglima TNI Ini Dukung Hak Angket DPR Usulan Ganjar
Diketahui, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan telah sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.
"Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Hermawi kemudian menjelaskan alasan ketiga partai pendukung Anies-Muhaimin akhirnya sepakat mendukung usulan hak angket.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” ucap Hermawi.
Hermawi menuturkan Koalisi Perubahan sudah mengantongi sejumlah data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket.
Kekinian, sikap Koalisi Perubahan, kata Hermawi, tinggal menunggu langkap PDIP sebagai partai pertama yang mengusulkan hak angket tersebut.
