Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta mundur oleh Fachrul Razi, mantan Menteri Agama yang pernah terkena reshuffle dalam pemerintahannya.
Hal itu, disampaikan Facrul dalam orasinya di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Fachrul mengatakan selain melalui hak angket di DPR RI, Jokowi bisa mengikuti langkah yang pernah dilakukan oleh Presiden kedua RI, Soeharto.
"Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional," kata Fachrul, dalam orasinya, Selasa.
"Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur," Fachrul menambahkan.
Lebih lanjut, ia kemudian menganggap Wakil Presiden Maruf Amin lebih layak mengisi kursi kepresidenan hingga akhir massa jabatannya Oktober 2024 nanti.
Maruf Amin dinilai lebih bisa memimpin Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan Jokowi.
"Di sisa jabatan itu saya yakin bisa dilakukan dengan baik oleh wapres Maruf Amin atau bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan Jokowi," ujarnya.
Ia kemudian meminta mantan atasannya itu untuk mundur dari jabatannya. Ini dikarenakan Jokowi dianggap telah melanggar sumpah sebagai seorang presiden.
Baca Juga: 2 Insiden Saat Jokowi Kunker di Sumut: Spanduk Emak-emak Direbut, Kakek Wafat Usai Dihadang
Jokowi dinilai telah ugal-ugalan dalam mendesain kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ucap Fachrul.
“Padahal saat Jokowi disumpah sebagai Presiden, beliau mengucapkan Demi Allah, antara lain saya akan melaksanakan kewajiban sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan beliau cawe-cawe berarti beliau tidak adil. Berarti beliau telah melanggar sumpahnya," tambahnya.
Dijaga Ribuan Aparat
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya mengerahkan 2.970 personel dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
“Kami melibatkan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya. Di DPR/MPR RI melibatkan 2.970 personel, dan di KPU RI melibatkan 385 personil,” kata Susatyo.
Susatyo mengimbau agar massa aksi bisa melalukan aksinya dengan damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
