Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan kepada para pihak menghadirkan masing-masing 19 saksi dan ahli dalam sengketa hasil Pemilu 2024.
Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan awalnya pihaknya bersepakat agar para pihak menghadirkan masing-masing 15 saksi dan 2 ahli.
Namun, pada kesepakatan yang baru, para pemohon dan termohon diperbolehkan menghadirkan 19 saksi dan ahli.
"Mau komposisinya seperti apa diserahkan kepada pihak-pihak itu," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
"Yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19," tambah dia.
Fajar mengatakan sebelumnya sebelumnya sejumlah pihak berkirim surat kepada MK karena keberatan dengan jumlah saksi dan ahli yang sebelumnya disepakati.
"Jadi ketika kami menyampaikan kemarin di dalam bagian pelayanan/registrasi, kami sampaikan bahwa saksi itu 15 tetapi setelah itu ada permintaan, berkirim surat kepada MK, untuk menyampaikan lebih dari itu," tutur Fajar.
Untuk itu, dia menyebut para hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang menyepakati bahwa saksi dan ahli yang boleh dihadirkan oleh masing-masing pihak sebanyak 19 orang.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
TERPOPULER
