REGIONAL:
Suara.com - Ketua Tim Kuasa Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Erfandi mengklaim partainya banyak kehilangan suara di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pemilihan di sana mengggunakan sistem noken.
Untuk itu, PPP melalui tim kuasa hukum mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Menurut Erfandi, pada proses perhitungan di tingkat bawah suara PPP terbilang cukup besar. Namun, saat proses perhitungan naik ke tingkah Kecamatan, suara partai berlambang Ka'bah itu disebut turun drastis.
Dengan begitu, dia menduga bahwa suara PPP telah dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dipindahkan ke partai lain.
"Ternyata di tingkat bawah itu suaranya ke PPP ketika pada rekap naik ke atas, ke tingkat Kecamatan dan lain sebagainya, itu ada oknum yang kemudian berubah suaranya PPP itu ke partai lain itu," kata Erfandi di area Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyertakan bukti-bukti dugaan permainan oknum tersebut yang terjadi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan ke MK.
Erfandi berharap bukti-bukti itu dipertimbangkan di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) usai menerima bukti-bukti dan menedengarkan keterangannya sebagai pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait
Pasalnya, dia meyakini bahwa sejumlah tokoh adat Papua di wilayah Yahokimo, Jawa Wijaya, Nduga serta wilayah-wilayah adat lainnya banyak memberikan suara kepada PPP.
"Makanya kemudian saya berharap banyak kepada yang mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami masukkan," tutur Erfandi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC PPP Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Okto Kambue menjelaskan soal sistem noken yang berlaku di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Dia menyebut setiap sistem noken diberlakukan berdasarkan hasil mufakat bersama antara kepala adat bersama para tokoh adat. Okto juga mengaku dirinya sebagai bagian dari para tokoh adat yang terlibat dalam musyawarah mufakat tersebut.
"Di dalam noken ini kan sudah ada suara kami tetapi suara kami ini kan hilang. Pada saat rekapan di tingkat PPD dan di tingkat KPU. Nah suara-suara kami ini yang hilang, dipindahkan dan ini adalah oknum-oknum yang melakukan ini dan ada aktor-aktor di balik ini," ucap Okto.
"Kami minta kepada MK untuk kembalikan seluruh suara kami PPP, Karena di Papua Pegunungan itu banyak kursi di daerah-daerah itu kan ada ada PPP itu kan punya kursi, berarti ada dukungan dari masyarakat kan buktinya. Kecuali PPP itu sama sekali tidak punya kursi, tidak punya suara," tandas dia.
TERPOPULER
